Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Tito Jadi Calon Kapolri, Jokowi Dinilai Tak Lagi Perhitungkan PDI-P

Kompas.com - 17/06/2016, 20:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai Presiden Joko Widodo tak lagi menghitung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengambil keputusan. Padahal PDI-P adalah partai pengusung utama Jokowi.

Hal tersebut tampak dari sikap Jokowi ketika menunjuk Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Padahal, selama ini partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu terang-terangan mendukung Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri.

"PDI-P sudah tidak dianggap sama Pak Jokowi, itu saja," ujar Margarito dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2016).

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

"Kan PDI-P dukung Pak BG. Ini buah tidak dihitungnya oleh Presiden sendiri, oleh anggotanya sendiri. Kasian banget," tambah dia.

Sebelumnya, lanjut Margarito, sikap serupa juga pernah ditunjukkan Jokowi. Yakni, ketika dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II. Pansus yang dimotori oleh Fraksi PDI-P di DPR itu merekomendasikan Jokowi agar memberhentikan Menteri BUMN, Rini M Soemarno, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino, dari jabatannya.

Namun hingga saat ini, kata dia, Rini Soemarno masih tetap menjabat sebagai menteri. "Bolak balik bikin Pansus BUMN. Aku dibolak-balik supaya kencang Pelindo. Berakhir? Enggak. Enggak dihitung (PDI-P). Ibu Rini tetap jadi Menteri BUMN," ucap Margarito.

Seperti diketahui, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut kasus yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia II. Pembentukan Pansus itu disetujui saat Rapat Paripurna VI Masa Sidang I Tahun 2015/2016 di Kompleks Parlemen pada Senin (5/10/2015).

(Baca: Cerita Penolakan Tito Karnavian Saat Diminta Jadi Calon Kapolri)

Pansus tersebut dipimpin politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka. Pansus mendapatkan fakta bahwa Menteri BUMN dan Dirut Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi asas umum pemerintahan yang baik.

Kompas TV Komjen Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com