Ketua KPK Sebut Proses Promosi dan Mutasi Pegawai Pemerintahan Sarat Praktik Suap

Kompas.com - 17/06/2016, 18:57 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOKetua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo saat wawancara khusus dengan Kompas.com di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2/2016). Agus menjadi pimpinan KPK untuk masa bakti 2015-2019.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan bahwa institusi pemerintahan di daerah menjadi salah satu tempat terjadinya praktik suap.

Agus mengatakan, selama ini KPK sering menerima informasi adanya indikasi penyuapan dalam proses promosi dan mutasi pegawai di lingkungan kantor wilayah kementerian.

"Isu yang timbul di daerah, masalah promosi dan mutasi. Banyak kami dengar proses tersebut sering menggunakan uang," ujar Agus saat menghadiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016).

Agus pun berharap fenomena praktik suap tersebut bisa dihilangkan dengan inisiatif pencanangan Pembangunan Zona Integritas di tingkat pusat yang kemudian ditularkan ke daerah.

Dengan adanya inisiatif dan komitmen dari para pemegang kebijakan tertinggi, seperti misalnya menteri, maka upaya pencegahan sebagai bagian dari program pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.

Agus pun mengaku optimis jika pencanangan Zona Integritas bisa menciptakan pegawai-pegawai pemerintahan yang berintegritas dan anti-suap.

"Ini yang harus dihilangkan (praktik suap). Semoga dengan adanya pencanangan Zona Integritas, praktik suap bisa dihilangkan. Kemudian bisa menciptakan orang-orang yang berintegritas," kata Agus.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mencanangkan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah yang terbebas dari korupsi, birokrasi bersih dan peningkatan pelayanan publik melayani di lingkungan kementerian.

Dia mengatakan bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan bentuk pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada beberapa langkah konkret yang dilakukan kementeriannya setelah pencanangan zona tersebut, yakni penambahan staf auditor keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membangun pelayanan publik terintegrasi dalam mengurus masalah pertanahan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X