Dua Panitera Kena Jerat KPK, JK Berharap Ada Pembenahan di Lembaga Peradilan

Kompas.com - 17/06/2016, 16:46 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla Indra Akuntono/KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu dilakukan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan di Indonesia.

Hal ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap dua panitera dalam waktu dua bulan terkait kasus dugaan suap.

JK mengatakan, pengadilan merupakan benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum di Tanah Air.

Jika benteng ini bobol, kata Kalla, tentu akan menyulitkan mereka yang ingin mencari keadilan.

“Mudah-mudahan dengan langkah tegas ini, ada perubahan lah. Supaya ada ketakutan berbuat atau untuk tidak berbuat itu,” kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Pembenahan  yang diperlukan terutama dalam hal transparansi penanganan kasus dan mental pegawai.

JK mengakui, persoalan gaji pegawai yang sempat dipersoalkan diduga menjadi penyebab maraknya kasus suap di pengadilan.

“Tapi setelah semua dikasih tunjangan-tunjangan tinggi tetap saja (ada suap),” kata dia.

Ia menambahkan, diperlukan reformasi birokrasi di pengadilan. Sistem reward and punishment perlu diberikan kepada setiap pegawai.

“Kalau dia baik, apa yang diberikan. Kalau dia ini, hukumannya apa. Itu semuanya yang ingin saya sampaikan,” kata dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Dirjen EBTKE Ajak Semua Pihak Berinovasi Kembangkan Pemanfaatan Energi Surya

Nasional
Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Janji Usut Tuntas Dalang Kebakaran di Kejaksaan Agung

Nasional
Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Warga Padang yang Tak Patuh Pakai Masker Kebanyakan Pemotor dan Pengguna Angkot

Nasional
UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

UPDATE 24 September: Tambah 1.133 Kasus Covid-19 di Jakarta, Total 1.664 Pasien Meninggal

Nasional
Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Berita Konspirasi Pengaruhi Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Pengunduran Diri Febri Diansyah Disayangkan Koleganya di KPK

Nasional
Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Satgas: Penambahan Kasus Covid-19 Tinggi, Ini Terkait dengan Pilkada

Nasional
Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Komisioner KPU: Jika Tunda Pilkada, Jangan-jangan Tahun Depan Semakin Tak Mungkin...

Nasional
Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Jumat Besok, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Klaster Ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

KPK Tetapkan Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Jadi Tersangka

Nasional
Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Komnas HAM Ingin Tak Ada Lagi Kekerasan dalam Proses Hukum

Nasional
Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Menteri ESDM: Smart Grid Dapat Tingkatkan Penetrasi Pembangkit Listik EBT

Nasional
Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Kasus Aktif Harian Covid-19 di DKI Jakarta Mengalami Kenaikan

Nasional
Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Benny Tjokro Positif Covid-19, Majelis Hakim Tunda Sidang Tuntutan

Nasional
Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Pakar: ASN yang Jadi Plt Kepala Daerah Lebih Hebat dari Politisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X