Kompas.com - 17/06/2016, 16:33 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan canangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016). Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai. Kristian ErdiantoMenteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan canangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016). Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah yang terbebas dari korupsi, birokrasi bersih dan peningkatan pelayanan publik melayani di lingkungan kementerian.

Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan bentuk pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada beberapa langkah konkret yang dilakukan kementeriannya setelah pencanangan zona tersebut, yakni penambahan staf auditor keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membangun pelayanan publik terintegrasi dalam mengurus masalah pertanahan.

Menurut Ferry, peningkatan pelayanan publik penting dilakukan karena pelayanan yang buruk merupakan salah satu penyebab munculnya praktik korupsi.

"Berbagai upaya pencegahan kami lakukan. Saya akan mulai dengan perbaikan pelayanan di bidang pertanahan, karena saya percaya korupsi dimulai dari mengabaikan hak atas tanah kepada masyarakat," ujar Ferry saat memberikan sambutan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2016).

Selain itu, kata Ferry, komitmen Kementerian ATR/BPN dalam hal pemberantasan korupsi juga ditunjukkan dengan kerja sama KPK dalam memberikan data-data yang dibutuhkan terkait kepemilikan tanah.

Ferry mengatakan bahwa saat ini seringkali penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan menelusuri beberapa banyak tanah yang dimiliki oleh calon tersangaka KPK.

"Kami juga menjalin kerja sama dengan KPK. Calon tersangka korupsi sekarang dilihat dari berapa banyak tanah yang ia miliki," kata Ferry.

Ferry pun berharap seluruh jajarannya tidak memandang zona integritas tersebut menjadi sekadar formalitas.

Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X