Kementerian ATR/BPN Canangkan Zona Integritas

Kompas.com - 17/06/2016, 16:33 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan canangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016). Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai. Kristian ErdiantoMenteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan canangkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jumat (17/6/2016). Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah yang terbebas dari korupsi, birokrasi bersih dan peningkatan pelayanan publik melayani di lingkungan kementerian.

Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan bahwa pencanangan zona integritas ini merupakan bentuk pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ada beberapa langkah konkret yang dilakukan kementeriannya setelah pencanangan zona tersebut, yakni penambahan staf auditor keuangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membangun pelayanan publik terintegrasi dalam mengurus masalah pertanahan.

Menurut Ferry, peningkatan pelayanan publik penting dilakukan karena pelayanan yang buruk merupakan salah satu penyebab munculnya praktik korupsi.

"Berbagai upaya pencegahan kami lakukan. Saya akan mulai dengan perbaikan pelayanan di bidang pertanahan, karena saya percaya korupsi dimulai dari mengabaikan hak atas tanah kepada masyarakat," ujar Ferry saat memberikan sambutan di Aula Prona, Kantor Kementerian ATR/BPN RI, Jakarta Selatan, Jumat (17/6/2016).

Selain itu, kata Ferry, komitmen Kementerian ATR/BPN dalam hal pemberantasan korupsi juga ditunjukkan dengan kerja sama KPK dalam memberikan data-data yang dibutuhkan terkait kepemilikan tanah.

Ferry mengatakan bahwa saat ini seringkali penyelidikan kasus korupsi dimulai dengan menelusuri beberapa banyak tanah yang dimiliki oleh calon tersangaka KPK.

"Kami juga menjalin kerja sama dengan KPK. Calon tersangka korupsi sekarang dilihat dari berapa banyak tanah yang ia miliki," kata Ferry.

Ferry pun berharap seluruh jajarannya tidak memandang zona integritas tersebut menjadi sekadar formalitas.

Dalam pencanangan tersebut hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi,  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Tips dari Erick Thohir Bersihkan Paket Barang dan Makanan Delivery

Nasional
Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Jakarta Larang Kerumunan Lebih dari 5 Orang, Komnas HAM Minta Anies Buat Protokol Teknis

Nasional
Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Terima 10.000 Pesan Penolakan, Ketua Baleg Akan Libatkan Serikat Buruh Bahas RUU Cipta Kerja

Nasional
Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Komnas HAM Minta Anies Edukasi Publik Tak Ada Diskriminasi Terhadap Pasien Covid-19

Nasional
Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Unggah Komentar yang Diduga Hina Presiden, Buruh Ditangkap Polisi

Nasional
Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Penjelasan Menag soal Pelatihan Petugas Haji di Surabaya yang Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Ketua Baleg Mengaku Terima 10.000 Pesan Penolakan RUU Cipta Kerja

Nasional
Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan 'Online' sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Layanan Administrasi Kependudukan Dilakukan "Online" sampai Pandemi Covid-19 Berakhir

Nasional
Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Setibanya di Bandara, Jemaah Umrah dari Saudi Tak Dikarantina, tetapi Dicek Kesehatan

Nasional
Menkominfo Berharap Aplikasi 'Peduli Lindungi' Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Menkominfo Berharap Aplikasi "Peduli Lindungi" Bantu Putus Rantai Penularan Covid-19

Nasional
Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Menteri Agama: Jangan Tolak Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Daftar Setelah 1 April, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan

Daftar Setelah 1 April, Biaya Pencatatan Nikah di Luar KUA Bisa Dikembalikan

Nasional
Menag Siapkan Sejumlah Skenario Ini Terkait Haji di Tengah Wabah Covid-19

Menag Siapkan Sejumlah Skenario Ini Terkait Haji di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Surati Anies, Komnas HAM Minta Penerapan Sanksi Selain Pidana Selama PSBB

Surati Anies, Komnas HAM Minta Penerapan Sanksi Selain Pidana Selama PSBB

Nasional
Pencatatan Nikah Hanya di KUA, Layani Calon Pengantin yang Daftar Sebelum 1 April

Pencatatan Nikah Hanya di KUA, Layani Calon Pengantin yang Daftar Sebelum 1 April

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X