Kata Pimpinan Fraksi PDI-P soal Dukungan untuk Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno membantah, fraksinya kecewa atas pilihan Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, Jokowi menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti yang akan pensiun akhir bulan depan.

“Ah kata siapa? Jangan diadu domba lah. Kita kompak kok,” kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Kamis (16/6/2016).

Fraksi PDI Perjuangan selama ini dikenal sebagai pendukung Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Badrodin.

(Baca: Ini Alasan PDI-P Usulkan Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Awal tahun lalu, Budi yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri adalah calon tunggal Kapolri. Dia disiapkan menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman. Budi telah mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi III untuk dan dinyatakan lolos. Namun, pencalonan Budi terganjal setelah sempat terjerat perkara di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi memutuskan memilih Badrodin. Sementara Budi kini menjabat Wakapolri. 

Saat disinggung apakah Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung calon yang diusung Jokowi, Hendrawan tak menjawab tegas.

“Presiden tentu punya pertimbangan sendiri. Dari segi kapasitas, kapasitasnya baik. Tapi kita serahkan proses itu ke Komisi III,” kata dia.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Tito Karnavian menjadi calon tunggal kepala Polri. Penggantian kapolri menyusul purna tugas Badrodin Haiti.

Tito baru dilantik Jokowi sebagai Kepala BNPT pada 16 Maret 2016. Pangkat Tito pun baru dinaikkan menjadi bintang tiga pada 12 April 2016.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengungkapkan, salah satu pertimbangan Presiden memilih Tito Karnavian adalah untuk meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

(Baca: Anggota Komisi III DPR Berharap Tito Mampu Tingkatkan Profesionalisme Polri)

Johan menambahkan, langkah Jokowi menunjuk Tito juga sudah berdasarkan masukan berbagai pihak, baik Kompolnas, Polri, maupun publik.

"Nama Tito Karnavian adalah salah satu dari beberapa nama yang diajukan oleh Kompolnas kepada Presiden," kata Johan.

Presiden juga ingin memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, narkoba, ataupun korupsi.