Kompas.com - 16/06/2016, 17:21 WIB
Sidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015) KOMPAS.com/DANI PRABOWOSidang paripurna DPR, Senin (5/10/2015)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com – Rapat Badan Musyawarah memutuskan penyelenggaraan rapat paripurna untuk membahas surat Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri, ditunda hingga Senin (20/6/2016).

Alasan penundaan karena waktu yang mendadak.

“Beberapa fraksi minta kalau bisa ditunda ke hari Senin, karena terlalu mendadak. Ini supaya bisa maksimal,” kata anggota Fraksi PAN Yandri Susanto, saat dihubungi, Kamis (16/6/2016).

Selain surat presiden, rapat Bamus hari ini juga menyepakati sejumlah hal di antaranya perubahan tata tertib dan program legislasi nasional.

Adapun, tata tertib yang diubah yaitu terkait durasi bagi setiap anggota Dewan untuk menyampaikan pendapatnya di rapat paripurna.

“Kami pakai batas waktu sepuluh menit dan itu disetujui,” ujar dia.

Secara terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin tak mempersoalkan mundurnya pelaksanaan rapat paripurna.

Menurut dia, meski paripurna mundur, hal itu tak akan mengganggu tahapan fit and proper test yang akan dilakukan Komisi III terhadap Tito.

“Senin kan cuma kami umumkan, setelah itu diserahkan ke Komisi III. Dan Komisi III tinggal agendakan kunjungan ke rumah Tito,” kata dia.

Surat penunjukan Tito baru disampaikan Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR, kemarin.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.