Kompas.com - 16/06/2016, 14:59 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai lambat dalam mengharmonisasi hasil revisi UU Pilkada. Ini menghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satunya dalam pembuatan peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Semestinya pemerintah responsif terhadap hal ini. Karena penting revisi UU Pilkada segera diundangkan," kata Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/6/2016).

(Baca: KPU Tantang DPR Tunjukkan Bukti Sering Ajak Bahas Revisi UU Pilkada)

Ia mengatakan, permasalahan paling krusial yang dihadapi ialah sulitnya penyelenggara pemilu dalam membuat peraturan penyelenggaraan. "Karena yang jadi masalah soal kebutuhan KPU dan Bawaslu untuk menyusun peraturan teknis penyelenggara," kata Fadli.

Menurut dia, jika pemerintah tidak segera mengundangkan akan berdampak pada lambatnya proses penyusunan peraturan. Karena dengan adanya revisi UU Pilkada, KPU akan banyak mengubah peraturan dengan mengikuti ketentuan yang ada.

Padahal, kata dia, KPU seharusnya membuat PKPU terkait rekuitmen PPS dan PPK yang akan mulai berlangsung 20 Juni. "Penyelenggaraan ad hoc kan harus segera dimulai beberapa hari lagi. Tapi PKPU nya belum ada," ujar dia.

"Masa tahapan pilkadanya sudah berjalan, masa Undang-Undangnya belum disahkan. Padahalkan, sudah disetujui," kata Fadli.

(Baca: Ini Poin-poin yang Disahkan dalam Revisi UU Pilkada)

Fadli mengatakan, tugas KPU dalam merevisi PKPU bukanlah perkara mudah. Dalam hal ini, KPU membutuhkan waktu melakukan pembahasan internal. Selain itu harus berkonsultasi kepada DPR dan melakukan uji publik.

Menurut Fadli, ada beberapa PKPU yang harus direvisi. Misalnya, terkait metode kampanye, batas sumbangan, dan pembatasan dana kampanye.

"Itu mesti disesuaikan lagi. Karena ada substansi yang mesti diperbaiki," ujar dia.

Meskipun nantinya pembahasan PKPU rampung, tambah Fadli, namun dikhawatirkan hasilnya tidak dapat maksimal. Karena hal tersebut dilakukan di tengah tahapan pilkada yang telah berjalan.

Kompas TV Ade: RUU Pilkada Itu untuk Kepentingan RI!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

Nasional
2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

Nasional
Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

Nasional
Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

Nasional
Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

Nasional
Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

Nasional
Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Daftar Nama Perdana Menteri di Indonesia 1945-1959

Nasional
Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Moeldoko: Keluhan Publik Pasti Ditindaklanjuti, KSP Jadi Rumah Aduan Terakhir

Nasional
Jokowi dan 'Politik Basa-basi' ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Jokowi dan "Politik Basa-basi" ke Ganjar Pranowo Jelang Pemilu 2024...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

[POPULER NASIONAL] Fahmi Idris Meninggal Dunia | Cak Imin Nyatakan PKB Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Menerka Jalan Ganjar Pranowo Menyongsong Pilpres 2024

Nasional
Negara Masih 'Bermurah Hati' kepada Koruptor Selama 2021

Negara Masih "Bermurah Hati" kepada Koruptor Selama 2021

Nasional
Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Air Jadi Bensin, 1 Liter Mampu Tempuh 500 Km?

Nasional
Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.