Kompas.com - 16/06/2016, 14:51 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin mengingatkan agar Komisi III melakukan pemeriksaan mendalam terkait rekam jejak dan integritas Komjen Tito Karnavian saat uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (22/6/2016) pekan depan.

Menurut pria yang akrab disapa Akom ini, Tito akan terbuka dan kooperatif jika ditanya soal dua hal tersebut.

"Soal rekam jejak dan integritas perlu ditanyakan. Pak Tito saya yakin terbuka," ujar Akom saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Akom mengatakan, DPR harus benar-benar jeli dalam memilih pimpinan Polri meskipun mengetahui prestasi dan pencapaian yang sudah diraih oleh Tito.

(Baca: Tito Karnavian, Jenderal Bintang Tiga Termuda dengan Segudang Prestasi)

Dia menuturkan, saat uji kelayakan dan kepatutan nanti, Komisi III harus mengajukan pertanyaan sedetail mungkin. Hal tersebut penting dilakukan karena sosok Tito Karnavian harus sanggup melakukan pembenahan dan reformasi birokrasi di tubuh Polri.

"Memilih pemimpin harus teliti, harus mengajukan pertanyaan sedetail mungkin. Saya berikan kebebasan komisi III untuk bertanya apa saja. Saya yakin Pak Tito pasti terbuka. Selama ini saya percaya beliau," kata Akom.

Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, mengatakan bahwa KPK, PPATK, dan Komnas HAM mesti dilibatkan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.

(Baca: Muluskah Jalan Tito Karnavian Jabat Tribrata 1?)

Pemeriksaan mendalam tersebut, kata Miko, harus dilakukan sebagai bentuk kontrol DPR terhadap pelaksanaan janji Nawacita Jokowi-JK yang akan memilih kepala Polri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan berkomitmen pada penegakan hukum.

Pertimbangan politik semata pun seharusnya dikesampingkan untuk mendapatkan kepala Polri yang berintegritas.

"Dalam pemilihan Kapolri ini, DPR tidak boleh hanya sekadar memberikan atau tidak memberikan persetujuan sebagaimana Pasal 11 UU Kepolisian. DPR juga harus melakukan pemeriksaan mendalam," ujar Miko melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2016).

Kompas TV Komjen Tito Karnavian Calon Tunggal Kapolri
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Nasional
Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Nasional
Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Nasional
Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Nasional
Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.