Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tegaskan Tak Ada Perda Bernuansa Islam yang Dibatalkan

Kompas.com - 16/06/2016, 14:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada peraturan daerah yang bernuansa Islam yang dibatalkan.

Menurut Tjahjo, sebanyak 3.143 perda yang dibatalkan pemerintah sejauh ini adalah terkait ekonomi dan investasi. "Dari 3.000 itu yang menyangkut syariah Islam enggak ada satu pun," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

(Baca: Ketua MUI: Perda Kota Serang soal Bulan Ramadhan Sudah Tepat)

Hal tersebut disampaikan Tjahjo menanggapi informasi yang beredar luas di masyarakat bahwa pemerintah telah membatalkan banyak perda syariah. Dia menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

Tjahjo mencontohkan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Perda yang mengatur penutupan tempat makan yang buka pada bulan Ramadhan saat siang hari itu belakangan jadi polemik.

Meski demikian, kata Tjahjo, pemerintah tidak membatalkan perda tersebut. Itu lantaran Kemendagri menganggap secara substansi perda tersebut tidak salah.

Hanya saja, kata Tjahjo, yang terjadi adalah petugas Satpol PP bertindak berlebihan saat merazia dan menyita makanan. Mendagri hanya mengimbau petugas Satpol PP di Serang atas kejadian itu.

(Baca: Jokowi: 3.143 Perda Bermasalah Telah Dibatalkan)

"Apa betul ada kalimat petugas wajib menyita makanan (dalam perda). Kan soal mengimbau mengawasi jangan sampai menjual makanan di siang hari secara terbuka," kata dia.

Tjahjo pun mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang beredar. "Saya imbau kepada masyarakat kalau ingin tanya suatu permasalahan langsung ke Depdagri. Jangan percaya pada beredarnya SMS atau isu-isu yang tidak benar," kata dia.

Kompas TV Restoran di Serang Tutup Siang Hari

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Dilaporkan Korban ke Bareskrim

Nasional
Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Kepada Prabowo, Tim Cook Sampaikan Ingin Terus Kerja Sama Pengembangan Apple di Indonesia

Nasional
Isi 'Amicus Curiae' yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Isi "Amicus Curiae" yang Disampaikan Rizieq Shihab ke MK

Nasional
Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Lapor ke Wapres, Menko PMK Klaim Mudik Tahun Ini Cukup Baik

Nasional
Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan 'Two State Solution' untuk Palestina-Israel

Wapres Minta Menlu Konsisten Perjuangkan "Two State Solution" untuk Palestina-Israel

Nasional
Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Rizieq Shihab, Din Syamsuddin, dan 3 Tokoh Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Jokowi Singgung UU Perampasan Aset Saat Minta Maksimalkan Penyelamatan Uang Negara

Nasional
Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Bertemu Prabowo, Tim Cook Yakin Kerja Sama Indonesia-Apple Makin Sukses ke Depan

Nasional
Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Gerindra Siapkan Kader Internal untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
MK Sebut 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

MK Sebut "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Berjumlah 17 Surat, Kemungkinan Bisa Bertambah

Nasional
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Prediksi Amicus Curae Megawati Tak Akan Dipertimbangkan MK

Nasional
Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Peras Tahanan Korupsi, Mantan Karutan KPK Minta Maaf

Nasional
Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Spesifikasi Kapal Patroli yang Dibeli Indonesia dari Italia, Bisa Diubah Jadi Fregat

Nasional
KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

KPK Setor Rp 8,2 M ke Negara dari Kasus Eks Wali Kota Ambon

Nasional
Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Jokowi: Pelaku TPPU Terus Cari Cara Baru, Kita Tidak Boleh Jadul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com