Rancang Kebijakan Laut, Jokowi Beri Tenggat Waktu ke Rizal Ramli hingga Juli

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli merancang sebuah kebijakan besar tentang penguatan sektor laut dan peningkatan industri perikanan di Indonesia.

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/6/2016), Presiden memberikan tenggat waktu hingga akhir Juli 2016 ke Rizal Ramli untuk merampungkan instruksinya tersebut.

"Bapak Presiden telah memerintahkan kepada Menko Maritim untuk mengkoordinasikan kebijakan yang implementatif, yang bisa diterapkan, yang sederhana, yang segera bisa dijalankan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat.

"Presiden memberikan waktu sampai bulan Juli agar kebijakan yang implementatif tersebut bisa segera dibuat," kata dia.

Presiden ingin kampanye memakan ikan sebagai pengganti daging sapi turut dimasukkan ke dalam rancangan kebijakan besar soal peningkatan industri perikanan.

Sementara soal penguatan sektor kelautan, Presiden ingin agar keamanan laut, khususnya di perbatasan, untuk ditingkatkan.

Hal itu demi mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan. Baik penyelundupan manusia hingga barang.

Jokowi meminta koordinasi antara TNI Angkatan Laut, Polri dan Badan Keamanan Laut semakin ditingkatkan. Ia ingin koordinasi itu masuk ke dalam kebijakan besar yang dirancang Rizal Ramli.

"Dan tentunya apa yang sudah dilakukan oleh ibu menteri KKP untuk illegal fishing tetap dilanjutkan. Wakil Presiden memberikan dukungan penuh terhadap hal tersebut," tutur Pramono.