Kompas.com - 15/06/2016, 15:40 WIB
Tito Karnavian saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya dan berpangkat Inspektur Jenderal, memberikan rilis kasus pembunuhan bocah di dalam kardus, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (10/10/2015). Kepolisian akhirnya meningkatkan status residivis berinisial AD dari saksi menjadi tersangka terkait kasus pembunuhan bocah PNF di Kalideres, Jakarta Barat yang dibuang di dalam kardus. TRIBUNEWS / HERUDINTito Karnavian saat masih menjabat Kapolda Metro Jaya dan berpangkat Inspektur Jenderal, memberikan rilis kasus pembunuhan bocah di dalam kardus, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (10/10/2015). Kepolisian akhirnya meningkatkan status residivis berinisial AD dari saksi menjadi tersangka terkait kasus pembunuhan bocah PNF di Kalideres, Jakarta Barat yang dibuang di dalam kardus.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror Komjen (Pol) Tito Karnavian rupanya sudah lama diperbincangkan menjadi Kepala Polri.

Namun, Tito sempat menolak diberi jabatan orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Hal ini diungkap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Saat Presiden Joko Widodo meminta masukan soal calon Kapolri dari internal Polri, Badrodin Haiti kemudian memaparkan nama-nama yang berprospek menjadi Kapolri. Salah satunya Tito.

Badrodin mengatakan, Presiden tertarik dengan prestasi Tito di Polri, khususnya dalam menangani tindak pidana luar biasa.

Badrodin pun melancarkan komunikasi personal kepada Tito. Saat itulah, Tito menyampaikan penolakannya.

"Dalam pembicaraan kami dengan Pak Tito, Pak Tito bilang masih ingin konsentrasi menangani terorisme," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Namun, Badrodin menganggap penolakan itu lebih dikarenakan angkatan Tito yang terbilang masih muda untuk dijadikan sebagai pucuk pimpinan Polri.

"Maksudnya dia itu, kita mengertilah," ujar Badrodin.

Oleh sebab itu, dalam sidang dewan kepangkatan dan jabatan tinggi, hanya mengusulkan tiga nama sebagai Kapolri, yakni Komjen Budi Gunawan, Komjen Budi Waseso dan Komjen Dwi Priyatno.

Namun, rupanya keputusan Presiden konsisten. Jokowi tetap mengusulkan nama Tito untuk menggantikan Badrodin sebagai Kapolri ke DPR RI.

"Ya saya senang-senang saja," ujar Badrodin.

Kompas TV Perpanjangan Jabatan Kapolri Dipertanyakan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.