Kompas.com - 14/06/2016, 20:46 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, Polri menyerahkan keputusan pencalonan Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut bekas Kapolda Banten ini, mencalonkan nama baru atau memperpanjang masa jabatan Jenderal Pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri merupakan hak prerogatif presiden.

"Bagi kepolisian, apapun yang menjadi keputusan bapak presiden, apakah adanya pergantian ataukah perpanjangan, kepolisian dalam hal ini menyerahkan sepenuhnya kepada bapak presiden," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Boy memastikan Polri akan menaati apapun keputusan presiden. Sejauh ini, diakui Boy, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri belum membahas secara formal soal nama-nama yang akan diajukan ke presiden.

"Secara khusus memang belum (dibahas). Artinya tidak ada hal yang detil berkaitan dengan pengusulan dari internal kami," kata Boy.

(Baca: Budi Gunawan Calon Kapolri Terkaya, Hartanya Lebih dari Rp 22,7 M)

Namun, dalam pembahasan secara informal, memang sudah disinggung soal nama-nama yang akan diserahkan ke presiden. Menurut Boy, Polri perlu tetap menyiapkan nama-nama calon yang akan diusung untuk berjaga-jaga jika presiden meminta.

"Maka polri sesegera mungkin memberi masukan. Tapi secara formal, belum ada semacam keputusan berkaitan dengan usulan calon kapolri," kata Boy.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengatakan, Presiden Jokowi masih mengkaji dua opsi sebelum memutuskan suksesi Kapolri. Opsi itu adalah, apakah menunjuk Kapolri baru atau memperpanjang masa jabatan Badrodin yang akan pensiun pada akhir Juli.

Pramono mengatakan, jika memang nantinya Presiden memutuskan untuk memperpanjang jabatan Kapolri, maka perlu aturan yang jadi landasan hukum. Presiden, kata dia, tidak akan mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai aturan yang ada.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Mahfud Sebut DPR Diam dalam Kasus Brigadir J, Pimpinan Komisi III: Kita Lagi Reses

Nasional
Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Bareskrim Tetapkan Rionald Anggara Soerjanto Tersangka Kasus Penipuan PT Asli Rancangan Indonesia

Nasional
KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

KPK Belum Bisa Publikasikan Harta Kekayaan Ferdy Sambo, Ini Alasannya

Nasional
Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Dukcapil Minta Panti Sosial Aktif Lapor Jika Ada Penghuni Belum Rekam E-KTP

Nasional
Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Kejagung Periksa 2 Pegawai BUMN Sebagai Saksi Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma

Nasional
Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Tak Ingin Masalah 2019 Terulang, Moeldoko: Pemilu 2024 Penting jadi Perhatian Semua Pihak

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

UPDATE 9 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,61 Persen, Ketiga 24,71 Persen

Nasional
Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Komisi III Bakal Panggil Kapolri Bahas Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Pemerintah Segera Bentuk Gugus Tugas Pemilu, Ini Tugasnya

Nasional
Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Tegaskan Otopsi Pertama Brigadir J Sesuai Kode Etik-SOP, Polri: Tak Ada Rekayasa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.