Kompas.com - 14/06/2016, 15:44 WIB
Presiden  Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden Rabu (11/5/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Dana Alokasi Khusus di Kantor Presiden Rabu (11/5/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pembangunan di Papua, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat harus dipercepat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat rapat terbatas menegenai percepatan persiapan kawasan-kawasan ekonomi khusus di Sorong, Papua Barat.

Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

"Pembangunan Tanah Papua baik itu di Papua maupun Papua Barat perlu kita percepat, dan untuk membangun Tanah Papua bukan hanya memperkuat konektivitas seperti membangun jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan, tapi kita juga harus menciptakan kawasan-kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di tanah Papua," kata Jokowi, saat membuka ratas.

Selain dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, ratas ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy dan Bupati Sorong Stepanus Malak.

Jokowi menginginkan, nantinya kapal-kapal bisa hilir mudik dari atau ke Papua terisi penuh barang-barang yang diproduksi.

Untuk itu, ia meminta para menteri terkait memerhatikan agar tol laut ini benar-benar terintegrasi dengan kawasan industri, serta pusat-pusat produksi yang ada di Papua.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya minta betul-betul diperhatikan dari sisi kesiapan lokal baik itu zonasi lahan, infrastruktur, transporasi, di sana juga kelembagaan tolong juga dihitung, di kalkulasi apakah Kawasan Ekonomi Khusus ini sudah sangat diperlukan di tanah Papua," ucap Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat 18 Tahun ke Atas yang Ingin Divaksinasi Tak Dipersulit Administrasi

Nasional
Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Eijkman: Akurasi Antigen Deteksi Covid-19 Lebih Rendah dari PCR

Nasional
PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

PPKM Skala Mikro Diperketat, Mendagri Rilis Instruksi Nomor 14 Tahun 2021

Nasional
Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Desakan Tunda Belajar Tatap Muka Terbatas di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

PPATK Laporkan 80 Transaksi Mencurigakan Terkait APBD dan Dana Otsus Papua

Nasional
Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Stafsus Jokowi Minta Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas Diprioritaskan

Nasional
Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X