Bawono Kumoro
Associate Researcher Indikator Politik Indonesia

Lahir di Jakarta pada tanggal 1 Desember 1984. Selama tujuh tahun pernah bergiat sebagai kepala departemen politik dan pemerintahan di The Habibie Center.
Memperoleh gelar sarjana ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Jakarta. Memperoleh master ilmu komunikasi politik di Paramadina Graduate School of Communication.
Selain menulis artikel di media massa dan jurnal ilmiah ia juga pernah terlibat dalam sejumlah penelitian: (1) World Bank-Bappenas Partnership Program: Polic Paper for the National Grand Strateg for Conflict Prevention and Peaceful Development; (2) Improving the Legislative Function of the House of Representatives: Recommendations for Reducing Backlogg of Legislation; (3) Desain Penataan Daerah: Pemekaran dan Penggabungan Daerah (Tim Kajian Penataan Daerah Dewan Pertimbangan Presiden) dan (4) Survei opini publik di sejumlah provinsi/kabupaten/kota

Pemerintah dan Partai Golkar Pasca Munaslub

Kompas.com - 14/06/2016, 13:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Partai Golkar telah usai menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Selain memilih Setya Novanto sebagai ketua umum baru, dalam munaslub tersebut Partai Golkar juga mendeklarasikan dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Bahkan, di pidato politik pembukaan munaslub Aburizal Bakrie menegaskan dukungan tersebut secara langsung di hadapan Presiden Joko Widodo.

Perubahan haluan politik Partai Golkar dari partai oposisi menjadi partai pendukung pemerintah jelas mengguncang soliditas Koalisi Merah Putih.

Sebelum Partai Golkar, Partai Amanat Nasional telah lebih dulu mengubah haluan politik mereka sekaligus keluar dari Koalisi Merah Putih.

Sementara itu, bagi koalisi partai-partai pendukung pemerintah perubahan haluan politik Partai Golkar akan diterima dengan tangan terbuka.

Peta Politik Parlemen

Perubahan haluan politik Partai Golkar jelas berdampak pada perubahan peta politik di parlemen. Kekuatan koalisi pendukung pemerintah di parlemen jelas semakin besar.

Di koalisi partai-partai pendukung pemerintah saat ini terdapat enam partai politik berkekuatan 295 kursi di parlemen.

Enam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (109 kursi), Partai Amanat Nasional (48 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Persatuan Pembagunan (39 kursi), Partai Nasdem (36 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).

Dengan keikutsertaan Partai Golkar, maka jumlah kursi koalisi partai-partai pendukung pemerintah di parlemen menjadi 386 kursi.

Praktis kini di kubu oposisi tinggal Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera saja. Kekuatan dua partai tersebut di parlemen berjumlah 113 kursi, jauh di bawah jumlah kursi partai-partai pendukung pemerintah.

Bahkan, kalau pun mampu membujuk Partai Demokrat masuk menjadi anggota tetap Koalisi Merah Putih, jumlah kursi kubu oposisi baru mencapai 174 kursi.

Keikutsertaan Partai Golkar dalam koalisi partai-partai pendukung pemerintah semakin bernilai signifikan di mata pemerintah mengingat posisi ketua DPR dan ketua Badan Anggaran dijabat kader-kader Partai Golkar.

Presiden Joko Widodo boleh bermimpi indah, selama tiga tahun ke depan kebijakan-kebijakan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah akan lebih mudah diloloskan. 

Pengalaman

Harus diakui keberadaan Partai Golkar di panggung politik nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan di pemerintahan.

Selama lebih dari tiga dasawarsa Partai Golkar berpengalaman mengelola pemerintahan sebagai partai utama pendukung Orde Baru.

Ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto jatuh dan lahir reformasi, Partai Golkar tetap tegak berdiri tidak turut tumbang.

ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya dengan latar belakang foto calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016). Munaslub yang berlangsung 14-17 Mei 2016 tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta perwakilan dari DPP dan DPD seluruh Indonesia untuk memilih kembali ketua umum partai setelah sempat kisruh pada munas sebelumnya.
Bahkan, di pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 Partai Golkar tetap mampu bertengger di papan atas sebagai runner-up di bawah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Namun, keperkasaan Partai Golkar di era reformasi tidak seperti saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Trend perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu era reformasi cenderung menurun.

Di Pemilu tahun 1999 perolehan suara Partai Golkar mencapai 22,44 persen. Kemudian di Pemilu tahun 2004 turun menjadi 21,58 persen. Lima tahun kemudian perolehan suara Partai Golkar kembali turun menjadi 14,45 persen. Lalu di Pemilu tahun 2014 merangkak naik sedikit menjadi 14,75 persen.

Walaupun demikian kekuatan dan pengaruh Partai Golkar di panggung politik nasional masih dominan.

Karena itu, tidak mengherankan bila ikhtiar politik Partai Golkar untuk mencoba beroposisi dalam sejumlah periode pemerintahan selama era reformasi tidak pernah tuntas dilakukan selama lima tahun.

Di tengah jalan Partai Golkar berubah haluan politik dari semula berseberangan jalan dengan pemerintah berkuasa, menjadi partai pendukung utama.

Di tahun 2004, Partai Golkar pernah mencoba memposisikan diri sebagai oposisi bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla.

Akan tetapi, sikap itu berubah 180 derajat ketika Jusuf Kalla mampu merebut kursi ketua umum dalam munas di Bali tahun 2004 mengalahkan Akbar Tandjung.

Lima tahun kemudian hal serupa hampir terulang ketika pasangan Jusuf Kalla-Wiranto kalah dalam pemilihan presiden oleh pasangan SBY-Boediono.

Namun, kekalahan itu tidak berujung pada sikap oposisi Partai Golkar. Alih-alih beroposisi Aburizal Bakrie justru membawa Partai Golkar merapat dalam pemerintahan SBY-Boediono.  

Perubahan haluan politik di tengah jalan kini kembali dilakukan Partai Golkar.

Setelah hampir dua tahun berada di Koalisi Merah Putih sebagai konsekuensi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden tahun 2014, melalui munaslub Partai Golkar resmi mengubah haluan politik mereka menjadi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.     

Harapan Publik

Keikutsertaan Partai Golkar dalam pemerintahan tentu akan diikuti dengan pengakomodasian kader-kader partai tersebut dalam kursi kabinet.

Tidak dapat dipungkiri, dalam konteks politik Indonesia hari ini persoalan koalisi partai-partai seringkali lebih terkait dengan kepentingan politik jangka pendek kekuasaan ketimbang sebagai ikhtiar politik untuk mendorong efektifitas kinerja lembaga eksekutif.

Karena itu, tidak salah juga bila ada penilaian bahwa perubahan haluan politik Partai Golkar didorong motivasi politik untuk masuk dalam kabinet.

Seperti sebuah adagium tidak ada makan siang gratis dalam politik (there is no free lunch), cepat atau lambat perubahan sikap Partai Golkar dari oposisi menjadi partai pendukung pemerintah akan diikuti dengan pemberian jatah kursi di kabinet.

Terlepas dari kebenaran hal tersebut nanti publik tentu berhak menitipkan harapan, baik kepada Partai Golkar maupun Presiden Joko Widodo, agar dalam sisa tiga tahun pemerintahan ke depan pengalaman buruk Presiden SBY lalu tidak terulang kembali.

Sebagaimana diketahui, selama 10 tahun memimpin pemerintahan dan didukung sebagian besar partai-partai di parlemen, Presiden SBY tetap mengalami gangguan-gangguan politik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan dan pengajuan APBN.

Hal itu lantaran beberapa partai tersebut, termasuk Partai Golkar, menerapkan politik dua kaki dengan mendukung pemerintah sekaligus menjadi oposisi di parlemen.

Untuk itu, publik berhak berharap Partai Golkar memiliki komitmen tinggi untuk tidak kembali bermain politik dua kaki.

Selain itu, publik juga menaruh harapan besar pada kepemimpinan Jokowi untuk dapat menerapkan mekanisme reward dan punishment secara tegas kepada partai-partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk Partai Golkar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.