Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Waspada atas Usul PDI-P soal Budi Gunawan Jadi Kapolri

Kompas.com - 14/06/2016, 08:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus meminta Presiden Joko Widodo cermat dan hati-hati dalam memutuskan jabatan soal kepala Polri. Dua opsi kini berkembang, yakni mempertahankan Jenderal Pol Badrodin Haiti atau menunjuk perwira aktif Polri lain menggantikan Badrodin.

Petrus menilai, kedua opsi itu sama-sama diperbolehkan dalam peraturan perundangan. Namun, khusus soal opsi menunjuk perwira aktif Polri lain menggantikan Badrodin, Petrus menyoroti nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang didorong PDI Perjuangan untuk jadi calon kepala Polri.

Sorotan tajam tertuju pada alasan-alasan yang diungkap para politikus partai berlambang banteng itu bahwa Budi sudah tak "disandera" kasus korupsi karena telah memenangi sidang praperadilan dan ditunjuknya Budi sebagai kepala Polri adalah bentuk regenerasi di tubuh Polri.

"Pandangan kelompok ini harus diwaspadai," ujar Petrus melalui pesan singkat, Selasa (14/6/2016).

(Baca: Budi Gunawan Calon Kapolri Terkaya, Hartanya Lebih dari Rp 22,7 M)

Tentang Budi menang praperadilan, misalnya, Petrus menilai hal itu bukan berarti Budi telah dinyatakan bersih tanpa cela.

Hal tersebut karena dalam KUHAP dan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa putusan praperadilan hanya mengenai prosedur penyidikan dan tidak menyentuh substansi pokok perkara seseorang.

Artinya, meski sidang praperadilan memutus bahwa status tersangka pada seseorang tidak sah secara hukum, bukan berarti seseorang tersebut dipastikan tidak melakukan sebuah tindak pidana. Putusan praperadilan tidak mencakup materi perkara.

Dengan demikian, Petrus mengatakan, pernyataan politikus PDI-P yang menyatakan bahwa Budi sudah clean and clear dari kasus rekening gendut lantaran telah memenangi praperadilan adalah menyesatkan dan bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

(Baca: Ini Profil Tujuh Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Bursa Calon Kapolri)

"Penilaian atas clean and clear itu munculnya dari politisi PDI-P  dan ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk memilih dan menetapkan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Ini namanya tidak jujur, tidak fair, dan tidak obyektif," ujar salah satu advokat Peradi itu.

Menurut Petrus, putusan praperadilan itu masih menimbulkan kesimpangsiuran sehingga tak bisa dimaknakan Budi Gunawan bersih dari segala masalah.

"Seseorang baru bisa dinyatakan clean and clear dari sangkaan pidana jika majelis hakim mengetok palu, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan serta memerintahkan negara untuk memulihkan segala harkat dan martabatnya," kata dia.

Oleh sebab itu, Petrus mendorong perangkat hukum Indonesia mengusut kembali perkara yang pernah melibatkan Budi demi kejelasan status hukumnya, apakah bersalah atau tidak.

(Baca: Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri, PDI-P Tolak Jabatan Badrodin Diperpanjang)

"Demi membersihkan nama baik Komjen Budi Gunawan jika memang terbukti tidak bersalah dan jika kemudian terbukti bersalah, maka demi kepentingan umum harus dihukum," ujar Petrus.

Petrus menilai, sudah lazim penyidik langsung membuka penyelidikan dan penyidikan baru ketika putusan praperadilan memenangkan tersangka. Bahkan, biasanya penyidik bersifat agresif dalam hal itu.

Perkara dugaan korupsi La Nyalla Mattalitti melawan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah contohya. Begitu hakim praperadilan memutuskan memenangkan La Nyalla Mattalitti, kejaksaan seketika itu juga mengeluarkan surat penetapan tersangka baru.

Bahkan, meskipun tiga kali berturut-turut La Nyalla Mattalitti memenangi praperadilan, pihak kejaksaan tetap mengejar tersangka La Nyalla hingga akhirnya ditahan kembali dan perkaranya jalan terus.

Kompas TV Siapa yang Akan Gantikan Badrodin Haiti?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com