Tim Khusus Presiden Joko Widodo

Oleh: Andy Riza Hidayat

Bukan rahasia lagi, Presiden Joko Widodo memiliki sumber informasi di luar jalur birokrasi. Mereka membantu Presiden memberikan informasi terkait dengan kinerja para menteri dan unsur pimpinan lembaga negara.

Tak jarang informasi itu bahkan berbeda sama sekali dengan informasi resmi para birokrat.

Saat melakukan kunjungan kerja awal di enam provinsi pada Juni lalu, tim Presiden sudah bergerak mendahului.

Mereka yang bekerja di bawah kendali Sekretaris Pribadi Presiden terlihat di Mempawah, Kalimantan Barat, dan Pohuwato, Gorontalo.

Sementara penulis menyebutnya sebagai "tim pendahulu" karena mereka selalu berangkat mendahului sebelum Presiden tiba di lokasi itu.

Tugasnya menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang akan dihadiri Presiden. Kadang, informasi tim pendahulu ini menentukan kehadiran Presiden di sebuah acara.

Di Mempawah dan Pohuwato, pria-pria berbaju batik lengan pendek tersebut terlihat membaur dengan semua yang hadir. Mereka lebih banyak berbincang-bincang dengan panitia setempat, pegawai rendahan, serta beberapa kali menggunakan telepon genggamnya.

Di Mempawah, tim pendahulu menyampaikan adanya proyek pembangunan pembangkit listrik yang terhenti selama tujuh tahun.

Fakta itu kemudian diungkap Presiden saat berpidato meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik bergerak atau mobile power plant di Mempawah, Kamis (2/6).

Di Pohuwato, tim pendahulu menyampaikan informasi serupa, hanya saja pembangkit yang bermasalah itu kini sudah mulai dilanjutkan lagi. Informasi yang diterima Presiden menjelang pidato itu langsung diutarakan di depan publik, Jumat (3/6).

"Kalau tidak diinformasikan begini, Presiden tidak tahu," kata salah satu anggota tim pendahulu Presiden, di Pohuwato.

Presiden senang mendapat informasi itu sebab dia bisa mengetahui persoalan yang tidak sampai ke telinganya. Presiden berjanji akan terus datang di daerah yang ada masalah.

Sementara informasi mengenai persoalan itu biasanya baru diperoleh ketika kunjungan kerja.

"Ada saja yang memberi bisikan kepada saya. Soal proyek mangkrak ini, baru saja saya dapatkan sebelum bicara (pidato)," kata Presiden di Pohuwato.

Orang dekat

Siapakah sebenarnya tim pendahulu itu? Mereka bukan orang asing bagi Presiden. Mereka sudah banyak membantu ketika bertugas sebagai ajudan saat Presiden menjabat Gubernur DKI tahun 2012-2014.

Dua tahun lalu mereka adalah polisi yang tergabung dalam Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Metro Jaya.

Beberapa nama itu di antaranya Untoro, Aris Haryadi, Erwan Swancoko, Puput Hariadi, Agung Indrayana, Heru Kurniawan, dan Made Gunawan. Walau perkenalan Presiden dengan mereka kurang dari lima tahun, Presiden cukup dekat dan percaya dengan mereka.

Untoro, misalnya, dialah ajudan (jabatannya ketika itu) yang menggendong Presiden saat mengunjungi kawasan Bundaran HI, Jakarta, Januari 2014.

Sementara Puput dikenal sebagai pengemudi Jokowi saat menjabat Gubernur DKI. Sementara yang lain bertugas menjaga keamanan Gubernur sebagai ajudan secara bergiliran ketika itu.

Lalu, apa atribusi yang tepat untuk pekerjaan mereka saat ini. Ada yang bilang staf Sekretaris Pribadi Presiden karena bekerja untuk Sespri Presiden di bawah koordinator Anggit Nugraha.

Sebagian menyebutnya tim pendahulu karena memang selalu mendahului Presiden ketika melakukan kunjungan kerja.

Presiden hampir tidak pernah bicara panjang tentang tim itu, kecuali pada saat membuka rapat terbatas mengenai pelayanan publik, 28 April 2015.

Ketika itu, Presiden menyoroti praktik percaloan ataupun pungutan liar yang masih marak di sejumlah tempat penyedia layanan publik. Presiden berjanji menurunkan tim khusus untuk memantau layanan yang masih bermasalah.

Sorotan Presiden mengacu pada masih buruknya sejumlah layanan publik, seperti imigrasi, pengurusan paspor, layanan bandara, pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), akta kelahiran, akta nikah, sertifikat tanah.

"Saya akan membentuk tim khusus yang saya pakai untuk mencari data mengenai ini, tempatnya ataupun berkaitan dengan praktik yang tadi saya sampaikan. Ini harus diperbaiki dan semuanya harus diubah," kata Presiden ketika itu.

Tidak semua tahu

Walau sudah disinggung Presiden, tidak semua mengetahui tentang keberadaan tim khusus Presiden. Cecep Rukendi, Staf Khusus Menteri Pariwisata, mengaku tidak tahu jika ada tim khusus itu.

Cecep selama ini bekerja seperti biasa dan berusaha memberikan data yang apa adanya.

"Saya tidak tahu ada tim semacam itu, menurut saya bagus sebagai fungsi kontrol," kata Cecep.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin tak mempermasalahkan model pengawasan yang diterapkan Presiden.

Tim khusus Presiden, menurut dia, bisa berkolaborasi dengan lembaga resmi di internal birokrasi yang sudah ada semacam inspektorat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memahami maksud Presiden membentuk tim khusus. Presiden ingin ada opini alternatif selain jalur birokrasi yang sudah ada.

Namun, tetap ada catatan kritis terkait dengan keberadaan dan informasi yang diberikan tim khusus itu, yakni pola verifikasi yang dilakukan di lapangan. Belum jelas bagaimana tim khusus Presiden melakukan verifikasi informasi yang didapatkan.

Menurut pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Haryadi, adanya tim di luar jalur birokrasi mengindikasikan kinerja lembaga resmi yang ada belum seperti yang diharapkan.

Kepercayaan yang berlebih kepada tim khusus itu, katanya, pada saat yang bersamaan sama dengan membiarkan lembaga resmi yang ada tidak bekerja maksimal, seperti inspektorat yang bekerja sebagai pengawas internal eksekutif.

"Ada dilema di sini. Tim itu bagus bagi Presiden. Namun, bagaimana dengan lembaga resmi pada wilayah yang sama," katanya.

Pembentukan tim khusus di luar jalur birokrasi barangkali adalah perwujudan sikap skeptis Presiden.

Informasi yang keluar dari jalur birokrasi memang harus dicek ulang kebenarannya sebab skeptisisme adalah langkah mencapai kebenaran.