Kompas.com - 13/06/2016, 15:13 WIB
Presiden Joko Widodo, didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (kanan), meminta penjelasan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait proyek listrik senilai Rp 1,5 triliun yang mangkrak di Mempawah, Kalbar, Kamis (2/6) KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATPresiden Joko Widodo, didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis (kanan), meminta penjelasan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir terkait proyek listrik senilai Rp 1,5 triliun yang mangkrak di Mempawah, Kalbar, Kamis (2/6)
EditorSandro Gatra

Oleh: Andy Riza Hidayat

Bukan rahasia lagi, Presiden Joko Widodo memiliki sumber informasi di luar jalur birokrasi. Mereka membantu Presiden memberikan informasi terkait dengan kinerja para menteri dan unsur pimpinan lembaga negara.

Tak jarang informasi itu bahkan berbeda sama sekali dengan informasi resmi para birokrat.

Saat melakukan kunjungan kerja awal di enam provinsi pada Juni lalu, tim Presiden sudah bergerak mendahului.

Mereka yang bekerja di bawah kendali Sekretaris Pribadi Presiden terlihat di Mempawah, Kalimantan Barat, dan Pohuwato, Gorontalo.

Sementara penulis menyebutnya sebagai "tim pendahulu" karena mereka selalu berangkat mendahului sebelum Presiden tiba di lokasi itu.

Tugasnya menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang akan dihadiri Presiden. Kadang, informasi tim pendahulu ini menentukan kehadiran Presiden di sebuah acara.

Di Mempawah dan Pohuwato, pria-pria berbaju batik lengan pendek tersebut terlihat membaur dengan semua yang hadir. Mereka lebih banyak berbincang-bincang dengan panitia setempat, pegawai rendahan, serta beberapa kali menggunakan telepon genggamnya.

Di Mempawah, tim pendahulu menyampaikan adanya proyek pembangunan pembangkit listrik yang terhenti selama tujuh tahun.

Fakta itu kemudian diungkap Presiden saat berpidato meresmikan dimulainya pembangunan pembangkit listrik bergerak atau mobile power plant di Mempawah, Kamis (2/6).

Di Pohuwato, tim pendahulu menyampaikan informasi serupa, hanya saja pembangkit yang bermasalah itu kini sudah mulai dilanjutkan lagi. Informasi yang diterima Presiden menjelang pidato itu langsung diutarakan di depan publik, Jumat (3/6).

"Kalau tidak diinformasikan begini, Presiden tidak tahu," kata salah satu anggota tim pendahulu Presiden, di Pohuwato.

Presiden senang mendapat informasi itu sebab dia bisa mengetahui persoalan yang tidak sampai ke telinganya. Presiden berjanji akan terus datang di daerah yang ada masalah.

Sementara informasi mengenai persoalan itu biasanya baru diperoleh ketika kunjungan kerja.

"Ada saja yang memberi bisikan kepada saya. Soal proyek mangkrak ini, baru saja saya dapatkan sebelum bicara (pidato)," kata Presiden di Pohuwato.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.