Tingkat Golput Akan Tinggi jika Ahok Berpaling ke Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Indonesia Public Policy Insitute (IPPI) Agung Suprio menilai, tingkat golput pada "Teman Ahok" akan tinggi jika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkhianat dan memilih jalur partai politik untuk Pilgub DKI 2017.

"Teman Ahok yang sudah mendukung Ahok lewat jalur independen akan memilih golput jika Ahok maju lewat parpol. Maka, tingkat golput pemilih di Jakarta akan tinggi," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/6/2016).

Ia mengatakan, kemungkinan Teman Ahok tidak akan mengalihkan dukungannya kepada calon gubernur lainnya yang melalui jalur partai. Hal ini disebabkan partai politik telah mengalami degradasi di mata para Teman Ahok.

"Mereka sangat militansi mendukung Ahok lewat jalur independen. Karena parpol sudah dipandang tidak ideal, sebagian Teman Ahok akan kecewa ketika Ahok telah beralih," ujar dia.

(Baca: Kecemasan "Teman Ahok" karena Besarnya Godaan Parpol untuk Ahok)

Menurut Agung, sebaiknya Ahok tetap maju dalam Pilgub DKI 2017 melalui jalur independen. Pasalnya, Ahok akan melukis sejarah jika maju dan menang dalam Pilgub DKI 2017.

Saat ini, diperlukan sifat terbuka, kejujuran, dan ketegasan Ahok kepada para pendukung yang telah mengumpulkan 1 juta data KTP untuk mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Saya kira Ahok memang harus berpihak kepada Teman Ahok. Ahok harus menghargai komitmen yang telah dijalankan untuk maju dengan jalur independen," kata Agung.

"Kalau Ahok mau maju lewat jalur partai politik, maka dia harus tetap berkomunikasi kepada Teman Ahok dengan memberikan alasan yang rasional," ujar dia.

(Baca: Teman Ahok: Ada Ancaman Ahok Ditinggalkan Pendukung jika Maju Lewat Parpol)

Menurut Agung, tidak dimungkiri nantinya Ahok akan mengalami kesulitan kerja saat menjabat ketika maju melalui jalur independen. Pasalnya, setiap kewenangan dan peraturan harus melalui persetujuan DPRD DKI.

Namun, dengan gaya kepemimpinan Ahok yang khas serta dukungan publik yang luas, jalan Ahok akan lebih mudah asalkan mengeluarkan kebijakan pro-rakyat.

"Publik Jakarta tidak akan diam, mereka akan ramai di media sosial mengkritik kebijakan yang dinilai baik nantinya. Namun, dinilai ada pihak yang menjegalnya itu, mereka pasti akan kritis," ujar Agung.