Kecuali Presiden Pertama RI Soekarno dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, setiap presiden di Indonesia identik dengan sebuah kawasan yang menjadi tempat tinggalnya. Jika kawasan itu disebut, asosiasi publik pertama-tama adalah kepada presiden tersebut.
Cendana yang adalah nama jalan di Menteng, Jakarta Pusat identik dengan Presiden ke-2 RI Soeharto. Patra Kuningan yang merupakan nama jalan di Kuningan, Jakarta Selatan identik dengan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie.
Ciganjur yang merupakan kawasan di pinggir Jakarta Selatan identik dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gusdur. Teuku Umar yang merupakan nama jalan di Menteng, Jakarta Pusat identik dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Terakhir adalah Cikeas. Terletak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Cikeas yang terletak sekitar 45 kilometer dari Istana Kepresidenan Jakarta identik dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelum SBY mundur dari posisinya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati, Maret 2004, tidak banyak orang yang tahu Cikeas.
Mundurnya SBY dari kabinet dengan alasan sejumlah kewenangannya sebagai pembantu presiden dicabut membuat SBY lebih sering memberi keterangan di rumah pribadinya di Puri Cikeas Indah. Saat itu muncul juga ketegangan SBY dengan Istana yang "diwakili" Taufik Kiemas, suami Megawati.
"Media darling" dari Cikeas
Sejak drama politik itu, Cikeas muncul di media hampir setiap hari. Terlebih, saat mundur, SBY menyatakan diri akan maju sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2004 yang pertama kali dilaksanakan secara langsung. Posisi SBY sebagai "media darling" membuat Cikeas yang ada di sisi timur Cibubur, Jakarta Timur sangat terkenal.
Untuk keinginannya maju sebagai calon presiden melawan Megawati di Pilpres 2004, SBY ternyata sudah mempersiapkan diri dengan matang. Partai Demokrat yang baru diketahui publik saat SBY mundur, telah didirikan SBY sebulan setelah dirinya dilantik menjadi pembantu Megawati.
SBY dilantik menjadi Menkopolkam di Kabinet Gotong Royong pada 10 Agustus 2001. Partai Demokrat didirikan SBY bertepatan dengan ulang tahunnya ke-52, September 2001. Karena sudah tiga tahun berdiri dan dirawat, saat SBY mundur, Partai Demokrat terlihat siap ikut Pemilu Legislatif 2004.
Kesiapan Partai Demokrat di Pemilu Legislatif 2004 terbukti dengan perolehan 8.455.225 suara atau 7,45 persen. Perolehan suara Partai Demokrat ada di posisi ke lima di bawah Partai Golkar, PDI-P, PKB, dan PPP. Sebagai partai baru, perolehan suarannya mengungguli PKS dan PAN yang lebih dulu lahir dan merasa siap.
Posisi Partai Demokrat yang melejit disertai keinginan SBY maju sebagai calon presiden menantang Megawati memunculkan sentimen positif, setidaknya dari media massa kala itu. Merapatnya para petualang politik ke Cikeas dan kerap jadi berita di media massa membuat kawasan ini terasa dekat.
Kemenangan SBY dalam dua putaran atas Megawati di Pilpres 2004 membuat Cikeas berkibar. Tidak lama setelahnya, para pengembang berlomba-lomba menawarkan berhektar-hektar kawasan di sekitarnya sebagai perumahan. Tepat bersisian dengan tempat SBY, dibangun kantor pemasaran Agung Sedayu.
Bersamaan dengan pertumbuhan ini, jalan raya dari Cikeas menuju Cibubur diperlebar. Penataan dan pengembangan kawasan Cikeas terus dilakukan bersamaan dengan berlanjutnya kekuasaan SBY yang menang dengan decak kagum dalam Pilpres 2009.
Bagi Partai Demokrat, korupsi oleh pimpinan puncak, petinggi, dan pendiri partai berimbas lebih nyata. Selain kehilangan kader-kader yang sebelumnya diklaim dan diiklankan sebagai kader-kader terbaik, Partai Demokrat juga kehilangan banyak sekali suara.
Di Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi juara dengan memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85 persen mengalahkan Partai Golkar (14,45 persen) dan PDi-P (14,03 persen). Terutama karena korupsi pimpinan puncak, petinggi, dan beberapa pendiri, dalam Pemilu 2014, Partai Demokrat anjok dengan perolehan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.
Soroti tujuh isu
Meredupnya pamor Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 karena korupsi disusul kekalahan calon presiden yang didukung dalam Pilpres 2014 membuat Cikeas hilang dari gegap gempita berita di media massa.
Bersamaan dengan meredupnya gegap gempita berita di media massa soal Cikeas, tumbuh media sosial. Lewat media sosial ini, SBY (lewat Twitter) dan Ani Yudhoyono (lewat Instagram) menyuarakan sikapnya dari Cikeas. Tanggapan dari jutaan pengikutnya pasti didapat. Suara dari Cikeas ini juga mendapat perhatian lumayan dari media massa.
Perhatian lumayan dari media massa dirasa tidak memadai. Karena itu, meskipun sudah menyampaikan sikap melalui Twitter, sekitar sebulan setelah tidak menjadi presiden, SBY mengulangi sikapnya saat Jumat (10/6/2016) pekan lalu menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas Indah.
Kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Karenanya, janganlah selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran. *SBY*
— S. B. Yudhoyono (@SBYudhoyono) 28 November 2014
Sikap ini merupakan penjelasan SBY atas tujuh isu yang disorotinya terkait jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi.
Penjelasan yang merupakan pengulangan atas apa yang pernah disampaikannya di Twitter ini ada dalam isu ketujuh: peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.
Enam isu lain yang disoroti SBY dalam jumpa pers yang diikuti pengurus Partai Demokrat adalah 1). situasi perkonomian, 2). kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, 3). keadilan dan penegakan hukum, 4). kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan, 5). TNI & Polri, 6). komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal.
Respons atas kritik
Atas apa yang disoroti SBY, penguasa dan para penggembiranya bersikap seperti penguasa sebelum-sebelumnya dan para penggembiranya saat mendapati sorotan dan kritikan tajam.
Seperti SBY pernah berkata bahwa pemerintahannya kebagian "cuci piring" atas pesta pora pemerintahan sebelumnya saat mendapati kritik, begitu juga reaksi politisi PDI-P sebagai representasi penguasa saat ini.
Bagi politisi PDI-P, SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini lantaran merupakan kelanjutan dari 10 tahun pemerintahan sebelumnya.
Belum terdengar memang respons langsung Presiden Jokowi atas kritik SBY yang cukup berdasar dan mewakili kegelisahan sejumlah pihak ini.
Respons terakhir Presiden Jokowi atas kritik SBY mengenai fokus pembangunan infrastruktur adalah datang ke Proyek Hambalang yang mangkrak serta terbengkalai karena kasus korupsi para petinggi Partai Demokrat.
Sambil menunggu respons Presiden Jokowi atas kritik SBY terutama pada soal-soal ekonomi yang serius, baik jika mencatat apa yang diingatkan SBY terkait media massa atau pers untuk "janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran."
Setelah Partai Nasional Demokrat yang katanya mendukung tanpa syarat ke Presiden Jokowi, kini Partai Golkar "pascarekonsiliasi" di bawah Ketua Umum Setya Novanto mengikuti. Tidak mau kalah cepat, Partai Golkar telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Untuk Pilkada DKI Jakarta pun demikian.
Meskipun langkah memang selalu ke depan, menoleh ke belakang tidak ditabukan. Cikeas yang beberapa waktu ini ditinggalkan telah memberi peringatan dan layak juga dijadikan catatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.