Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Mari Menoleh Sejenak ke Cikeas

Kompas.com - 13/06/2016, 07:40 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Bagi Partai Demokrat, korupsi oleh pimpinan puncak, petinggi, dan pendiri partai berimbas lebih nyata. Selain kehilangan kader-kader yang sebelumnya diklaim dan diiklankan sebagai kader-kader terbaik, Partai Demokrat juga kehilangan banyak sekali suara.

Di Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi juara dengan memperoleh 21.703.137 suara atau 20,85 persen mengalahkan Partai Golkar (14,45 persen) dan PDi-P (14,03 persen). Terutama karena korupsi pimpinan puncak, petinggi, dan beberapa pendiri, dalam Pemilu 2014, Partai Demokrat anjok dengan perolehan 12.728.913 suara atau 10,19 persen.

Soroti tujuh isu 

Meredupnya pamor Partai Demokrat dalam Pemilu 2014 karena korupsi disusul kekalahan calon presiden yang didukung dalam Pilpres 2014 membuat Cikeas hilang dari gegap gempita berita di media massa. 

Bersamaan dengan meredupnya gegap gempita berita di media massa soal Cikeas, tumbuh media sosial. Lewat media sosial ini, SBY (lewat Twitter) dan Ani Yudhoyono (lewat Instagram) menyuarakan sikapnya dari Cikeas. Tanggapan dari jutaan pengikutnya pasti didapat. Suara dari Cikeas ini juga mendapat perhatian lumayan dari media massa.

Perhatian lumayan dari media massa dirasa tidak memadai. Karena itu, meskipun sudah menyampaikan sikap melalui Twitter, sekitar sebulan setelah tidak menjadi presiden, SBY mengulangi sikapnya saat Jumat (10/6/2016) pekan lalu menggelar jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas Indah.

Sikap ini merupakan penjelasan SBY atas tujuh isu yang disorotinya terkait jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi.

Penjelasan yang merupakan pengulangan atas apa yang pernah disampaikannya di Twitter ini ada dalam isu ketujuh: peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.

Enam isu lain yang disoroti SBY dalam jumpa pers yang diikuti pengurus Partai Demokrat adalah 1). situasi perkonomian, 2). kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, 3). keadilan dan penegakan hukum, 4). kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan, 5). TNI & Polri, 6). komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal.

Respons atas kritik

Atas apa yang disoroti SBY, penguasa dan para penggembiranya bersikap seperti penguasa sebelum-sebelumnya dan para penggembiranya saat mendapati sorotan dan kritikan tajam. 

Seperti SBY pernah berkata bahwa pemerintahannya kebagian "cuci piring" atas pesta pora pemerintahan sebelumnya saat mendapati kritik, begitu juga reaksi politisi PDI-P sebagai representasi penguasa saat ini.

Bagi politisi PDI-P, SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini lantaran merupakan kelanjutan dari 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Belum terdengar memang respons langsung Presiden Jokowi atas kritik SBY yang cukup berdasar dan mewakili kegelisahan sejumlah pihak ini.

Respons terakhir Presiden Jokowi atas kritik SBY mengenai fokus pembangunan infrastruktur adalah datang ke Proyek Hambalang yang mangkrak serta terbengkalai karena kasus korupsi para petinggi Partai Demokrat. 

Sambil menunggu respons Presiden Jokowi atas kritik SBY terutama pada soal-soal ekonomi yang serius, baik jika mencatat apa yang diingatkan SBY terkait media massa atau pers untuk "janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran."

Kecenderungan yang dilihat SBY ini bukan tanpa dasar. Bersamaan dengan dikuasainya sejumlah besar media oleh pemilik yang juga menjadi pimpinan tertinggi partai politik, kekhawatiran SBY akan penyimpangan peran media untuk "mebenarkan yang kuat" (penguasa) itu patut diperhatikan. 

Setelah Partai Nasional Demokrat yang katanya mendukung tanpa syarat ke Presiden Jokowi, kini Partai Golkar "pascarekonsiliasi" di bawah Ketua Umum Setya Novanto mengikuti. Tidak mau kalah cepat, Partai Golkar telah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Untuk Pilkada DKI Jakarta pun demikian. 

Meskipun langkah memang selalu ke depan, menoleh ke belakang tidak ditabukan. Cikeas yang beberapa waktu ini ditinggalkan telah memberi peringatan dan layak juga dijadikan catatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com