Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 12/06/2016, 11:57 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS.COM/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIndra Akuntono

 


JAKARTA, KOMPAS.com — 
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, menilai tidak tepat jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjadi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja 10 tahun pemerintahan SBY.

"Pak SBY tidak bisa lepas tangan begitu saja terkait apa yang sedang dihadapi Indonesia saat ini karena Indonesia hari ini yang dipimpin Pak Jokowi sedikit banyaknya adalah akibat dari pemerintahan sebelumnya yang kita ketahui dipimpin oleh Pak SBY selama 10 tahun," kata Arteria dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/6/2016).

Arteria menilai SBY adalah salah satu pihak yang berkontribusi atas situasi perekonomian Indonesia saat ini. Berbagai permasalahan ekonomi, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari warisan SBY.

"Masalah tingginya harga daging, kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada zamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai di sana. pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Masalah daya beli menurun, PHK buruh, dan sebagainya, lanjut dia, bukanlah hal sederhana dan disebabkan hanya kesalahan pemerintahan Jokowi. Ia menilai berbagai masalah itu terjadi akibat akumulasi kebijakan pemerintahan SBY yang cenderung instan dan tidak menyelesaikan masalah, seperti program Bantuan Langsung Tunai yang tidak pro pada kemandirian berusaha dan terbukanya lapangan kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untungnya, kata Arteria, pemerintahan Jokowi sangat siap, alternatif kebijakan sudah dihadirkan. Saat ini bahkan pemerintah telah menggulirkan paket kebijakan ekonomi sebagai bentuk konkret kesiapan, kesigapan, dan mitigasi risiko dampak lemahnya laju perekonomian nasional.

"Semuanya terobosan yang baru pertama kali diambil, terobosan berani, dan belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," ucap dia.

SBY sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintahan Jokowi. Catatan tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan silaturahim kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016).

Di sektor ekonomi, Presiden keenam RI itu mengatakan, kondisi ekonomi yang lemah berimplikasi terhadap pertumbuhan yang rendah. Kondisi tersebut juga berdampak negatif terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.

“Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita," kata SBY.

Lebih jauh, SBY juga menyoroti turunnya daya beli masyarakat. Berdasarkan data statistik, kata dia, terjadi penurunan pendapatan per orang dari 2014 ke 2015 sebesar Rp 2.150.000.

"Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat,” ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.