19 Orang Lolos Seleksi Tahap III Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Tipikor

Kompas.com - 10/06/2016, 16:56 WIB
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Maradaman Harahap dan Juru Bicara KY Farid Wajdi, saat memberikan keterangan pers terkait 19 orang yang lolos Seleksi Tahap III Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Tipikor, di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016). Kristian ErdiantoKetua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Maradaman Harahap dan Juru Bicara KY Farid Wajdi, saat memberikan keterangan pers terkait 19 orang yang lolos Seleksi Tahap III Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc Tipikor, di gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Jumat (10/6/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) secara resmi mengumumkan kelulusan 19 orang yang berhasil melalui seleksi tahap III calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) di Mahkamah Agung.

Sebanyak 19 orang yang lulus tes kesehatan dan kepribadian itu terdiri dari 15 orang CHA dan empat orang calon hakim ad hoc tipikor.

"Berdasarkan keputusan rapat pleno, adapun rincian 15 orang CHA tersebut ialah tiga orang CHA di kamar pidana, lima orang CHA di kamar perdata, tiga orang CHA di kamar agama, dua orang CHA di kamar tata usaha negara, dan dua orang CHA di kamar Militer," ujar Ketua bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap saat memberikan keterangan pers di Gedung Komisi Yudisial, Jumat (10/6/2016).

Seleksi tahap III tersebut diikuti oleh 39 orang CHA dan 10 orang calon hakim ad hoc tipikor. Mereka menjalani seleksi yang meliputi pemeriksaan kesehatan, assessment kepribadian, kompetensi, dan penelusuran rekam jejak.

Assessment atau penilaian kepribadian dan kompetensi untuk CHA dan profile assessment calon hakim ad hoc tipikor diselenggarakan pada 18-19 April 2016 lalu.

Sementara itu, pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan pada 20-21 April 2016 di RSPAD Gatot Subroto.

Untuk seleksi rekam jejak, KY melaksanakannya melalui penerimaan informasi atau pendapat masyarakat, menganalisis laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan investigasi.

"Setelah itu, kami juga melakukan klarifikasi untuk mendapatkan kebenaran data dan informasi mengenai rekam jejak CHA dan calon hakim ad hoc tipikor," kata Maradaman.

Selanjutnya, CHA dan calon hakim ad hoc tipikor di MA yang dinyatakan lulus akan menjalani seleksi tahap IV, yaitu wawancara terbuka pada Senin-Jumat, 20-24 Juni 2016 di Auditorium Gedung KY.

Dalam wawancara terbuka tersebut, KY akan melibatkan tim pakar dan negarawan untuk menyeleksi semua calon hakim.

Selain itu, Maradaman juga menambahkan, seleksi yang dilakukan KY ini untuk mencari delapan orang hakim agung, terdiri dari satu orang di kamar pidana, empat orang di kamar perdata, satu orang di kamar agama, satu orang di kamar militer, dan satu orang di kamar tata usaha negara, serta tiga orang hakim ad hoc tipikor di MA.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X