Kompas.com - 10/06/2016, 15:15 WIB
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengunjungi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dalam kunjungannya, Dede Yusuf menemukan ribuan buruh migran yang menjadi korban trafiking. KOMPAS.com/SUKOCOKetua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengunjungi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dalam kunjungannya, Dede Yusuf menemukan ribuan buruh migran yang menjadi korban trafiking.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai wajar jika Ikatan Dokter Indonesia menolak jadi eksekutor hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual.

Jika dokter melakukan ebiri kimiawi, maka ia akan melanggar kode etik profesi.

"Kalau kita bicara profesi, mereka ada kode etik. Kalau mereka langgar berarti mereka lakukan malpraktik. Kita hormati pemikiran IDI," kata Dede saat dihubungi, Jumat (10/6/2016).

Dede pun meminta pemerintah segera menjelaskan siapa yang akan menjadi eksekutor kebiri nantinya jika IDI saja sudah menolak.

Jika pemerintah tidak bisa mencari solusi, dia menyarankan agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman kebiri dibatalkan.

"Kalau pemerintah belum bisa menjelaskan, maka kebiri ini harus dipikir ulang," ujar dia.

Dede menilai pemerintah bisa memberikan hukuman tambahan lain selain kebiri.

Dalam Perppu 1 Tahun 2016, masih ada dua hukuman tambahan lainnya yakni pengumuman identitas ke publik serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Selain itu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga diperberat menjadi hukuman mati, seumur hidup, paling lama 20 tahun penjara atau paling singkat 10 tahun penjara.

"Konsep pemberatan hukuman adalah terap suatu keharusan, tapi bentuknya apa harus dikaji lagi," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X