Kompas.com - 10/06/2016, 14:09 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan menilai adanya penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi cerminan belum tuntasnya pembahasan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perlindungan Anak.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mengatur tiga sanksi tambahan, di antaranya kebiri kimiawi.

"Komnas memandang ini konsekuensi dari sesuatu yang belum selesai dibahas secara mendalam," ujar Ketua Komnas Perempuan Azriana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/6/2016).

"Jadi karena pemerintah mungkin kajiannya masih belum komprehensif, kemudian sudah dituangkan dalam Perppu," kata dia.

Azriana mengatakan, IDI memiliki pertimbangan berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia ketika menolak menjadi eksekutor kebiri kimiawi.

Ia menduga penolakan tersebut terjadi karena pemerintah belum meminta pandangan IDI dalam perumusan Perppu.

"Atau bisa jadi mereka sudah menyatakan pandangannya, tapi (Perppu) tetap dikeluarkan sehingga harus menyampaikan secara khusus setelah Perppu ditandatangani Presiden Joko Widodo," ucap Azriana.

Azriana menegaskan, penghentian kekerasan seksual tak berasal dari bentuk penghukuman. 

"Karena bentuk penghukuman kekerasan seksual ini sudah tersedia. Sebelum ada Perppu itu juga sudah cukup. Tinggal bagaimana itu digunakan secara maksimal," tutur dia.

IDI sebelumnya menyatakan menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri. (Baca: Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

43 Kilogram Kokain di Perairan Anambas, Polri Duga Sengaja Dibuang untuk Diambil Penjemput

Nasional
Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Profil Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pernah Emban Jabatan Strategis TNI AD

Nasional
Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Kemenlu Masih Tunggu Laporan KBMB Soal Penyebab 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Sabah

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Duduk Perkara Dugaan Penyelewengan Dana Sumbangan ACT Berujung Pencabutan Izin

Nasional
KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

KSP Sebut Proyek Jalan Trans Papua Tak Akan Rampas Hak Masyarakat Adat

Nasional
Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Bareskrim Telusuri Pemilik 43 Paket Kokain Misterius di Anambas Kepri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.