Kompas.com - 09/06/2016, 20:31 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyayangkan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Hukuman tersebut direncanakan menjadi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Dari segi institusi, kata Reni, penolakkan tersebut sah saja. Namun dari sisi hukum, IDI diminta harus tetap mematuhi aturan hukum jika nantinya ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri.

"IDI kan tidak lebih tinggi daripada Perppu atau aturan hukum di atasnya misanya Permen. Kemudian PP dan UU," kata Reni saat dihubungi, Kamis (9/6/2016).

"Kalau kemudian amanat itu sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tentu tidak ada alasan untuk IDI menolak melaksanakannya," sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

(Baca: Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri)

Dia menyesalkan sikap IDI yang melakukan penolakan untuk melakukan hukuman kebiri. Jika alasannya adalah bertentangan dengan HAM, Reni tak melihat ada yang bertentangan.

Menurut dia, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi korban. Ia menilai hukuman berat sesuai disesuaikan dengan dampak yang dirasakan korban.

"Korban yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual itu kan tidak terbayar oleh uang dan sanksi. Dampak psikologisnya long term dan itu tidak akan tertebus oleh apapun," ujar dia.

Kedua, lanjut Reni, konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukuman mati sudah diratifikasi dan tidak dicabut.

"Hukuman mati saja masih diberlakukan apalagi hukuman kebiri," ucap dia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas Pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas Pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Lakukan Pemeriksaan, 2 Komisioner Komnas HAM Tiba di TKP Pembunuhan Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.