Sikap IDI yang Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri Disayangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyayangkan sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Hukuman tersebut direncanakan menjadi hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Dari segi institusi, kata Reni, penolakkan tersebut sah saja. Namun dari sisi hukum, IDI diminta harus tetap mematuhi aturan hukum jika nantinya ditunjuk sebagai eksekutor hukuman kebiri.

"IDI kan tidak lebih tinggi daripada Perppu atau aturan hukum di atasnya misanya Permen. Kemudian PP dan UU," kata Reni saat dihubungi, Kamis (9/6/2016).

"Kalau kemudian amanat itu sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, tentu tidak ada alasan untuk IDI menolak melaksanakannya," sambung politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.

(Baca: Ikatan Dokter Tolak Jadi Eksekutor Hukuman Kebiri)

Dia menyesalkan sikap IDI yang melakukan penolakan untuk melakukan hukuman kebiri. Jika alasannya adalah bertentangan dengan HAM, Reni tak melihat ada yang bertentangan.

Menurut dia, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dari sisi korban. Ia menilai hukuman berat sesuai disesuaikan dengan dampak yang dirasakan korban.

"Korban yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual itu kan tidak terbayar oleh uang dan sanksi. Dampak psikologisnya long term dan itu tidak akan tertebus oleh apapun," ujar dia.

Kedua, lanjut Reni, konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hukuman mati sudah diratifikasi dan tidak dicabut.

"Hukuman mati saja masih diberlakukan apalagi hukuman kebiri," ucap dia.