Insiden "Komisi Perlindungan Korupsi", Dirjen Politik Kemendagri Akui Kontrol Pengurusan Surat Lemah

Kompas.com - 09/06/2016, 15:39 WIB
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo KOMPAS.com/DANI PRABOWODirektur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui, ada kelemahan dalam hal kontrol pengurusan surat.

Hal ini terkait adanya kesalahan penulisan pada surat yang ditujukan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada surat itu tertulis "Komisi Perlindungan Korupsi". Pegawai yang membuat surat itu berinisial AF dan baru bekerja selama 3 bulan di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri sebagai staf umum.

Soedarmo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Menurut Soedarmo, AF sebenarnya bukan petugas yang khusus membuat undangan. Ada satuan kerja lain yang mengurusnya. Akan tetapi, karena kewalahan, satuan kerja itu meminta bantuan bagian lain, termasuk Adi.

Soedarmo mengakui, ada kontrol yang lemah dalam hal ini. AF sendiri telah dipecat pada hari ini, Kamis (9/6/2016).

"Yang di atas-atasnya juga akan kami kasih sanksi, sesuai tingkatan masing-masing," ujar Soedarmo, di Kemendagri, Jakarta, Kamis. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia yakin, insiden salah tulis itu murni kelalaian atau "human error".

 

"Ini benar human error, tidak ada kesengajaan," ujar dia.

Sebelumnya, terjadi insiden salah ketik pada surat Kemendagri yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat itu, kepanjangan singkatan KPK tidak ditulis sebagaimana seharusnya, tetapi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

Surat tersebut diterima KPK pada 7 Juni lalu. Dari foto yang tersebar viral, kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan itu terlihat pada amplop surat tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, insiden itu membuat malu instansinya.

Ia mengklaim, selama ini tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan Kemendagri di dalam menuliskan alamat surat yang ditujukan.

"Baru semalam saya mencari tahu langsung kebenarannya dan benar ada sabotase dr dalam. #InsidenSurat," ungkap Tjahjo.

"Saya memerintahkan kepada Sekjen dan Dirjen Politik, pegawai tersebut harus segera di BAP, dan hari ini segera dipecat tidak hormat," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.