Hakim Tunda Sidang Vonis Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, menunda sidang putusan bagi terdakwa mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Muhammad Nazaruddin, Kamis (9/6/2016).

Sidang ditunda selama satu pekan.

"Karena rapat musyawarah hakim belum selesai, maka putusan belum bisa dibacakan hari ini," ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Basuki, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Sidang pada hari ini hanya berlangsung sekitar 10 menit.

Setelah itu, menyatakan sidang dengan pembacaan putusan akan digelar pada Rabu (15/6/2016).

"Inginnya cepat putus, apalagi kondisinya ini, kami harapkan putusan yang terbaik bagi klien kami," kata pengacara Nazaruddin, Elsa Syarief.

Nazaruddin dijerat dengan dua pasal, yakni menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Nazaruddin dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Selain itu, menuntut agar harta milik Nazaruddin senilai lebih kurang Rp 600 miliar yang diperooleh dari pencucian uang, dirampas untuk negara. 

Nazaruddin didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar.

Saat menerima gratifikasi, Nazar masih berstatus sebagai anggota DPR RI.

Nazar juga merupakan pemilik dan pengendali Anugrah Grup yang berubah nama menjadi Permai Grup. 

Ia juga didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi.

Pembelian sejumlah saham yang dilakukan Nazaruddin dilakukan melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup, kelompok perusahaan milik Nazar.

Berdasarkan surat dakwaan, sumber penerimaan keuangan Permai Grup berasal dari fee dari pihak lain atas jasanya mengupayakan sejumlah proyek yang anggarannya dibiayai pemerintah.

Dari uang tersebut, salah satunya Nazaruddin membeli saham PT Garuda Indonesia sekira tahun 2011, menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Dalam pembelaannya, Nazaruddin meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan sebagian harta kekayaannya yang tidak berasal dari korupsi dikembalikan.

Melalui pengacaranya, Nazaruddin mengatakan bahwa sebagian besar hartanya yang disita KPK, sudah diperoleh sebelum ia menjadi anggota DPR RI.

Harta tersebut berasal dari warisan pemberian orang tua, dan hasil keuntungan dari beberapa usaha yang ia lakukan.