Kemendagri: Tak Ada Sabotase, Surat "Komisi Perlindungan Korupsi" Murni "Human Error"

Kompas.com - 09/06/2016, 14:35 WIB
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo KOMPAS.com/DANI PRABOWODirektur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo membantah ada unsur sabotase terkait kesalahan penulisan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

AF, pembuat surat itu, merupakan pegawai outsourcing yang sehari-hari bertugas di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Menurut dia, kesalahan yang dibuat AF murni human error.

Ia menjelaskan, setiap pekan, Kemendagri membuat laporan yang berisi kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Laporan itu kemudian didistribusikan kepada setiap instansi, termasuk KPK.

"Staf ini memang belum paham betul terkait masalah KPK sehingga terjadi kesalahan yang seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi 'Komisi Perlindungan Korupsi'," ujar Soedarmo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Terhadap AF, telah dilakukan pemecatan pada hari ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena mereka sudah lalai, itu risiko karena melakukan kesalahan dan perlu ada sanksi berupa pemecatan," kata Soedarmo di Kompleks Parlemen, Kamis siang.

(Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi)

Sanksi pemecatan terhadap AF, kata Soedarmo, sesuai dengan ketentuan di perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing.

"Kalau untuk PNS-nya diberi sanksi sesuai ketentuan UU ASN. Ini juga menjadi referensi bagi pegawai lain agar tidak melakukan kesalahan seperti ini," kata Soedarmo.

Tak hanya kepada AF, sanksi juga diberikan kepada PNS yang menjadi atasannya. Tanpa menyebut nama, ia mengatakan, hukuman kepada PNS itu berupa teguran.

"Karena ini merupakan staf saya, ini otomatis menjadi tanggung jawab saya. Ini kesalahan saya yang tidak bisa memberikan kontrol, khususnya (pengecekan surat kepada) instansi," kata Soedarmo.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Jokowi: Sambut Pandemi Ini Sebagai Endemi, karena Covid-19 Takkan Hilang dalam Waktu Lama

Nasional
Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nilai Integritas KPK Dinilai Sudah Hilang, Kepercayaan Publik Jadi Merosot

Nasional
Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Menko PMK Pastikan Pemerintah Beri Beasiswa Siswa dan Mahasiswa Atlet PON Berprestasi

Nasional
Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Mahasiswa Demo KPK, Stafsus Mensetneg: Yang Ingin Berkerumun Enggak Sayang Nakes, Keluarga dan Diri Sendiri

Nasional
Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Gedung Merah Putih Didemo Mahasiswa, Ini Tanggapan KPK

Nasional
Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Kepuasan Atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg: Alhamdulillah Masih Mendekati 60 Persen

Nasional
7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

7 Kader Elite Golkar Terjerat Kasus Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Golkar: Doakan Selesai Senin Sore, Paling Telat Selasa

Nasional
Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Bareskrim Bongkar Pabrik Obat Keras Ilegal di Yogyakarta, 4 Orang Jadi Tersangka

Nasional
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, tapi Tidak untuk Keadilan

Nasional
Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Mahasiswa Gelar Aksi di Gedung KPK, Firli Bahuri Pimpin Rakor di Jambi

Nasional
Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Nasional
Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan 'Fogging' Antisipasi Malaria

Menkes Pastikan Venue PON di Papua Dilakukan "Fogging" Antisipasi Malaria

Nasional
Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Rapat Pelaksanaan PON XX Papua, Menko PMK Ingatkan untuk Antisipasi Kerumunan Penonton

Nasional
Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Pemerintah Siapkan Opsi Selain PeduliLindungi, Ketua DPR: Urgen untuk Jamin Hak Warga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.