Pegawai Kemendagri yang Salah Ketik Undangan untuk KPK adalah Lulusan SMA

Kompas.com - 09/06/2016, 14:00 WIB
Surat Kemendagri yang ditujukan kepada KPK. Foto tersebut beredar di media sosial. Foto beredar di media sosialSurat Kemendagri yang ditujukan kepada KPK. Foto tersebut beredar di media sosial.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pegawai Kementerian Dalam Negeri yang salah menuliskan kepanjangan singkatan dari KPK dalam surat undangan rupanya merupakan tenaga honorer.

Pegawai tersebut bernama AF yang baru bekerja selama tiga bulan di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

"Dia baru tiga bulan. Dia sering diperbantukan (untuk menulis surat) di situ," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo di kantornya di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Selain baru bekerja, pendidikan AF juga tidak terlalu tinggi. "Kebetulan pendidikannya tidak terlalu tinggi, yakni SMA," kata dia.

Soedarmo mengatakan, sebenarnya ada satuan kerja yang khusus bertugas membuat undangan. Namun, satuan kerja ini sering kali kewalahan dan pada akhirnya meminta bantuan pihak lain.

"Untuk mempercepat waktu, yang dikirim banyak. Maka, akhirnya diperbantukan dari staf outsource ini," ujar dia.

Kini, AF tengah diperiksa oleh internal. Soedarmo melihat, ada kelalaian yang sistematis. Oleh sebab itu, pihaknya tetap akan memberikan sanksi kepada ornag-orang yang bertanggung jawab akan hal itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, terjadi insiden salah ketik pada surat Kemendagri yang ditujukan kepada KPK.

Dalam surat tersebut, kepanjangan dari singkatan KPK tidak ditulis sebagaimana seharusnya, tetapi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

Surat tersebut diterima KPK pada 7 Juni lalu. Dari foto yang tersebar viral, kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan itu terlihat pada amplop surat tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, insiden itu membuat malu instansinya. (Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi")

Sebab, ia mengklaim, selama ini tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan Kemendagri di dalam menuliskan alamat surat yang ditujukan.

"Baru semalam saya mencari tahu langsung kebenarannya dan benar ada sabotase dr dalam. #InsidenSurat," ungkap Tjahjo melalui akun Twitter-nya, @tjahjo_kumolo.

"Saya memerintahkan kpd Sekjen dan Dirjen Politik, pegawai tsb hrs segera di BAP, dan hari ini segera dipecat tdk hormat," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.