Pegawai Kemendagri yang Salah Ketik Undangan untuk KPK adalah Lulusan SMA

JAKARTA, KOMPAS.com — Pegawai Kementerian Dalam Negeri yang salah menuliskan kepanjangan singkatan dari KPK dalam surat undangan rupanya merupakan tenaga honorer.

Pegawai tersebut bernama AF yang baru bekerja selama tiga bulan di bawah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

"Dia baru tiga bulan. Dia sering diperbantukan (untuk menulis surat) di situ," ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo di kantornya di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Selain baru bekerja, pendidikan AF juga tidak terlalu tinggi. "Kebetulan pendidikannya tidak terlalu tinggi, yakni SMA," kata dia.

Soedarmo mengatakan, sebenarnya ada satuan kerja yang khusus bertugas membuat undangan. Namun, satuan kerja ini sering kali kewalahan dan pada akhirnya meminta bantuan pihak lain.

"Untuk mempercepat waktu, yang dikirim banyak. Maka, akhirnya diperbantukan dari staf outsource ini," ujar dia.

Kini, AF tengah diperiksa oleh internal. Soedarmo melihat, ada kelalaian yang sistematis. Oleh sebab itu, pihaknya tetap akan memberikan sanksi kepada ornag-orang yang bertanggung jawab akan hal itu.

Sebelumnya, terjadi insiden salah ketik pada surat Kemendagri yang ditujukan kepada KPK.

Dalam surat tersebut, kepanjangan dari singkatan KPK tidak ditulis sebagaimana seharusnya, tetapi menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi".

Surat tersebut diterima KPK pada 7 Juni lalu. Dari foto yang tersebar viral, kesalahan penulisan kepanjangan dari singkatan itu terlihat pada amplop surat tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, insiden itu membuat malu instansinya. (Baca: Mendagri Pecat Pembuat Surat "Komisi Perlindungan Korupsi")

Sebab, ia mengklaim, selama ini tidak pernah ada kesalahan yang dilakukan Kemendagri di dalam menuliskan alamat surat yang ditujukan.

"Baru semalam saya mencari tahu langsung kebenarannya dan benar ada sabotase dr dalam. #InsidenSurat," ungkap Tjahjo melalui akun Twitter-nya, @tjahjo_kumolo.

"Saya memerintahkan kpd Sekjen dan Dirjen Politik, pegawai tsb hrs segera di BAP, dan hari ini segera dipecat tdk hormat," lanjut dia.