Tri Rismaharini Ingin Masalah Pendidikan Tetap Jadi Wewenang Pemkot

Kompas.com - 09/06/2016, 03:03 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini Ambaranie Nadia K.MWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berharap gugatan yang dilayangkan oleh warga Surabaya dapat diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut terkait pengelolaan SMK/SMA oleh Pemprov Jatim.

"Ya harapan saya pengelolaan SMA dan SMK tetap di Surabaya. Sehingga, kami bisa menangani anak-anak secara komprehensif," ujar Risma, di MK, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut Risma, persoalan yang berkaitan dengan anak-anak tidak hanya pada pendidikan dalam arti formal. Tetapi, aspek informal juga menjadi bagian pendidikan.

"Masalah pendidikan, bukan hanya sekedar anak itu sekolah. Bukan. Tapi, bagaimana menangani anak ini secara komprehensif. Kalau tidak, ya anak kita ini pintar tapi dia enggak mau tahu orang lain, dia egois," kata dia.

"Jadi bukan hanya pendidikan, itu bahaya sekali kalau kita hanya ngomong, apalagi kalau ngomong hanya nilai, waduh itu bahaya sekali. Itu jadi jahat anak itu," tutur dia.

Menurut Risma, dalam menangani persoalan pendidikan terhadap anak, kewenangannya harus dilimpahkan kepada kepala daerah. Kepala daerah, kata dia, sudah seharusnya dibebankan tanggung jawab tersebut.

"Itu harus memang diberikan kepercayaan daerah, Bupati, Wali Kota harus dipaksa bertanggung jawab kepada pemberdayaan manusia yang ada di kota (masing-masing)," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, gugatan uji materi  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) diajukan oleh empat orang wali murid di Surabaya ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka tidak sepakat atas adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi terkait pendidikan.

Pasal yang diuji dalam perkara ini adalah Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.