Kompas.com - 08/06/2016, 21:44 WIB
Ida Zubaidah, warga eks Gafatar, saat memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), terkait kekerasan yang ia alami saat evakuasi paksa dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu. Kristian ErdiantoIda Zubaidah, warga eks Gafatar, saat memberikan keterangan di kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), terkait kekerasan yang ia alami saat evakuasi paksa dari Kalimantan pada awal Januari 2016 lalu.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa pengusiran ratusan warga eks Gerakan Fajar Nusantara Gafatar (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat, pada awal Januari 2016 lalu meninggalkan pengalaman pahit bagi Ida Zubaidah (50 tahun).

Saat konferensi pers yang digelar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan beberapa LSM pemerhati isu perempuan, di Kantor LBH Jakarta, Rabu (8/6/2016), Ida sempat menceritakan tindak kekerasan yang dia dan keluarganya alami selama dalam proses evakuasi paksa.

"Saya dan keluarga mengalami tindak kekerasan yang tidak pernah bisa dilupakan," ujar Ida, mengawali ceritanya.

Sebelum memutuskan pindah ke Kalimantan, Ida adalah seorang ibu rumah tangga biasa dan suaminya memiliki usaha bengkel di Kota Bogor.

Pada 10 Desember 2015, Ida dan suaminya memutuskan untuk menjual seluruh asetnya di Bogor kemudian pindah ke Kalimantan untuk bertani.

Ide tersebut muncul saat ia bergabung dengan Gafatar dan tetap direalisasikan meski pada Agustus 2015 gerakan tersebut resmi membubarkan diri karena dianggap menyebarkan aliran sesat.

"Saya sendiri tidak mengerti kenapa dianggap sesat. Saya menilai itu gerakan yang berbasis sosial dan idenya baik. Setelah bubar, kami sekeluarga tetap memutuskan pindah ke Kalimantan. Anggota lain berpencar, ada yang pindah, ada yang tidak," tutur Ida.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keinginan Ida untuk pindah karena keinginan untuk mandiri secara ekonomi melalui bertani.

Seluruh anggota Gafatar saat itu yakin bahwa suatu saat Indonesia akan mengalami krisis pangan dan mereka harus mengantisipasi hal tersebut dengan menjadi petani.

Setelah di Kalimantan, Ida dan suaminya membeli sebidang tanah dan menyewa rumah.

Menurut cerita, mereka datang dengan izin pindah yang legal dan sempat memberitahukan kedatangan mereka ke ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

Ida juga mengatakan bahwa selama tinggal di sana keluarganya menjalin interaksi yang baik dengan warga sekitar.

"Kami hanya bertani dan tidak menyampaikan ajaran apapun. Tetangga menerima dengan baik dan mereka minta diajari membuat RPM (Rumah Pangan Mandiri). Tetangga heran kenapa kami berhasil bercocok tanam padahal tanah di situ tidak subur," katanya.

Kehidupan keluarga Ida berjalan seperti biasa. Hingga pada Januari 2016, keluarganya diusik dengan kedatangan aparat desa, kepolisian dan personel Babinsa.

Menurut Ida, saat itu mereka datang untuk mengusir atas perintah dari pemerintah pusat. Mereka menyuruh Ida dan keluarganya untuk meninggalkan Mempawah secepat mungkin tanpa kompromi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Bertemu Utusan Papua, Wapres Tekankan 2 Pendekatan Ini untuk Percepatan Pembangunan Papua

Nasional
Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Dua Tahun Gerakan #ReformasiDikorupsi dan 7 Tuntutan yang Terabaikan...

Nasional
Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Bakamla Prediksi Kekuatan Militer Negara Besar Akan Hadir di Laut China Selatan

Nasional
BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

BREAKING NEWS: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober, Tak Ada Daerah Level 4

Nasional
Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Sebaran 2.720 Kasus Varian Delta di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Menko PMK: Kalau Ada yang Usul Layanan Kesehatan Papua Ditarik, Saya Keberatan

Nasional
Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara 'Live' dan Sidang Terbuka untuk Umum

Calon Hakim Agung Yohanes: Masyarakat Sulit Bedakan antara "Live" dan Sidang Terbuka untuk Umum

Nasional
Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Pukat UGM Kritik Penolakan Dewas Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Calon Hakim Agung Suradi Nilai Hukuman Mati Tidak Langgar HAM

Nasional
LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

LIVE STREAMING: Pemerintah Evaluasi dan Umumkan Kelanjutan PPKM

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.