Damayanti Didakwa Terima Suap Rp 8,1 Miliar dari Pengusaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti didakwa menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut didakwa secara bersama-sama dengan anggota Komisi V lainnya, Budi Supriyanto, dan dua orang stafnya, Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.

"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ujar Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurut Jaksa, pemberian uang tersebut untuk menggerakkan agar Damayanti mengusulkan kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dan menggerakkan agar Budi Supriyanto mengusulkan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Maluku.

Kedua proyek tersebut diusulkan menggunakan program aspirasi anggota Komisi V DPR, dan diharapkan dapat masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tahun anggaran 2016.

Ada pun, proyek pembangunan jalan yang diusulkan Damayanti senilai Rp 41 miliar. Sementara, proyek yang diusulkan Budi senilai Rp 50 miliar.

(baca: Staf Damayanti Akui Terima Uang dari Dua Pengusaha)

Usulan proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Amran menjanjikan kepada Damayanti, bahwa setiap anggota DPR akan mendapat fee atau komisi sebesar 6 persen dari setiap program aspirasi.

Namun, karena melibatkan Julia dan Dessy untuk mengurus fee bagi Budi Supriyanto, akhirnya disepakati bahwa fee yang akan diterima seluruhnya berjumlah 8 persen.

(baca: Politisi Golkar Ini Mengaku Uang Rp 3 Miliar dari Damayanti Bukan Hasil Korupsi)

Pemberian uang 328.000 dollar Singapura Pada 25 November 2015, Abdul Khoir memerintahkan stafnya untuk menyiapkan uang 328.000 dollar Singapura.

Selanjutnya, Abdul Khoir menyerahkan uang tersebut kepada Damayanti, Dessy dan Julia di Restoran Meradelima, Kebayoran, Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian, 245.700 dollar Singapura bagi Damayanti.

Kemudian, bagi Julia dan Dessy, masing-masing menerima sebesar 41.150 dollar Singapura. Pemberian uang Rp 1 miliar Abdul Khoir kemudian menyiapkan uang yang diminta Damayanti untuk keperluan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah.

Uang sebesar Rp 1 miliar kemudian diserahkan kepada Dessy, bertempat di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada 26 November 2015.

(baca: Politisi PKB Akui Ikut Pertemuan dengan Damayanti dan Kepala BPJN IX Maluku)

Pemberian uang 404.000 dollar Singapura Pada 7 Januari 2016, bertempat di Foodcourt Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Abdul Khoir kembali menyerahkan uang sebesar 404.000 dollar Singapura kepada Dessy dan Julia.

Uang tersebut merupakan komitmen fee program aspirasi milik Budi Supriyanto. Atas perbuatannya, Damayanti didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.