Kompas.com - 08/06/2016, 12:14 WIB
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris Kompas.com/Kurnia Sari AzizaAnggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P, Charles Honoris, menilai Plt Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono salah menangkap maksud pernyataannya soal dukungan ke Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Charles menegaskan, partainya bisa mendukung Ahok pada Pilgub 2017 mendatang apabila yang bersangkutan bersedia meninggalkan jalur perseorangan atau independen.

"Saya rasa ini hanya sedikit miskomunikasi dengan Pak Bambang. Mungkin beliau beranggapan kami mendukung calon perseorangan. Kami tidak mungkin mendukung calon perseorangan," kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Sebagai anggota DPR yang mewakili dapil Jakarta, Charles mengaku menerima banyak aspirasi publik yang menginginkan PDI Perjuangan untuk kembali mengusung Ahok dan Djarot.

Dia menilai, Ahok dan Djarot bisa saling mengisi untuk Jakarta yang lebih baik.

"Ini dibuktikan dengan survei kepuasaan publik yang tinggi apabila pasangan ini disandingkan kembali," ujar Charles.

Anggota Komisi I DPR ini menilai, perbedaan pendapat antara ia dan Bambang merupakan hal yang wajar. Namun, ada saja pihak-pihak yang memaknai perbedaan pendapat sebagai adanya perpecahan di PDI Perjuangan.

"Padahal justru di sinilah letak praktik dan pembelajaran demokrasi di partai kami. Semuanya akan tertib barisan dan tegak lurus manakala instruksi partai sudah dikeluarkan," ucapnya.

(Baca: Beri Sinyal PDI-P Buka Peluang untuk Ahok, Aria Bima dan Charles Dianggap "Gatal")

Soal dirinya yang disebut Bambang ditertawai oleh internal PDI-P, Charles hanya menanggapi santai.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X