Kompas.com - 07/06/2016, 18:27 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo mengatakan, pemerintah saat ini masih menampung masukan dari semua pihak terkait hasil Simposium 1965 dan Simposium Anti-PKI yang telah diterima.

"Pemerintah masih dapat masukan banyak dari jaksa agung, Menkumham, Komnas HAM, jadi sumber masukan dalam menyikapi dua simposium itu banyak, tak hanya dari rekomendasi dua simposium saja," kata Agus saat diwawancarai seusai menjalani rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (7/6/2016).

Agus menganggap wajar jika pemerintah masih mendengar banyak masukan. Dia menilai pemerintah ingin mengambil kebijakan terbaik dalam menyikapi kedua simposium tersebut.

(Baca: Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti-PKI)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, keputusan atas dua rekomendasi simposium akan dibuat secara terbuka dan transparan. Tak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia internasional.

"Sekarang (rekomendasi) lagi kami kerjakan," ujar dia.

Pemerintah awalnya menggelar Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Dalam kegiatan dua hari tersebut, berbagai pihak diundang, baik dari kalangan akademisi, militer, maupun praktisi, termasuk para pembela HAM.

(Baca: Komnas HAM Bantah Simposium 1965 Bangkitkan Komunisme)

Mereka berbicara dan memberikan perspektif dengan bertumpu pada hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan tragedi 1965.

Belakangan, simposium tandingan digelar dengan tajuk "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain".

Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi yang intinya menolak pemerintah untuk meminta maaf kepada mantan anggota PKI dan meminta PKI menghentikan kegiatannya di Indonesia.

Kompas TV Pemerintah Bahas Sejarah G20S
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Bertambah, PPATK Blokir Transaksi di 300 Rekening yang Dimiliki ACT

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Menlu Retno Bertemu Menlu China Wang Yi, Apa Saja yang Dibahas?

Nasional
Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Kata Bambang Pacul soal Namanya yang Disebut Layak Gantikan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB

Nasional
MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

MPR Sepakat Tak Amendemen UUD 1945 Terkait PPHN

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Akan Safari Wukuf Jadi 182 Orang

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Nasional
Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Nasional
Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Nasional
Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.