Penunjukan Plt Jelang Pemilu Serentak 2024 Diharapkan Tak Ganggu Pemerintahan di Daerah

Kompas.com - 06/06/2016, 20:39 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil di Kantor Perludem, Jakarta, Minggu (3/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil di Kantor Perludem, Jakarta, Minggu (3/1/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengungkapkan, menjelang pelaksanaan pemilu serentak pada 2024, ratusan kepala daerah akan habis masa jabatannya.

Sesuai ketentuan dalam revisi UU Pilkada yang baru disahkan DPR, pelaksanaan pemilu serentak maju dari 2027 menjadi 2024.

Pada tahun 2024, akan diselenggarakan pemilu serentak yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah.

Fadli menyebutkan, pada 2022, terdapat 101 kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dan 171 pejabat akan mengakhiri masa baktinya pada 2023. Para kepala daerah ini adalah hasil Pilkada 2017 dan 2018.

Dengan kondisi ini, Fadli mengingatkan pemerintah agar menjamin penunjukan pelaksana tugas (Plt) atau penjabat kepala daerah tak menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Kemudian bagaimana pemerintah bisa menjamin penunjukan Plt itu tidak akan menimbulkan persoalan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah," kata Fadli, saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2016). 

"Akan banyak sekali daerah yang akan menunjuk Plt," kata dia.

Golput meningkat

Selain itu, Fadli memperkirakan, angka golongan putih atau golput pada pemilu serentak 2024 akan meningkat karena masyarakat dihinggapi kebosanan.

"Kebosanan dan kejenuhan pemilih karena pemilu yang sangat banyak kemudian sering dalam waktu yang sangat singkat," kata Fadli.

Dalam pelaksanaannya, pemilu legislatif dan pemilu presiden tak dilakukan bersamaan dengan Pilkada.

"Sangat mungkin terjadi penurunan partisipasi pemilih, baik dalam bentuk memberikan suara ataupun dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu," ujar Fadli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Wapres Akui Hasil Penanganan Covid-19 Belum Menggembirakan

Nasional
Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Survei BPS: Perilaku 3M Belum Diterapkan Konsisten oleh Masyarakat

Nasional
Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Survei BPS: Masyarakat Tak Taat Protokol Kesehatan Karena Tak Ada Sanksi Tegas

Nasional
BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

BIN Lakukan Swap Test ke Pegawai LAN, Begini Tanggapan Ketua LAN

Nasional
11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

11 Tewas, Longsor di Tarakan Terjadi Saat Korban Diduga Tertidur Lelap

Nasional
UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE: Sebaran 3.509 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Potensi Tsunami Tinggi di Selatan Jawa, Pemda dan Masyarakat Diingatkan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

UPDATE 28 September: Pemerintah Telah Periksa 3.239.244 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 61.379 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Menko PMK: Dosen dan Guru Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 131.361 Suspek terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Satgas: BPKP Usul Harga Standar Tes Usap Rp 797.000

Nasional
UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: 10.473 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

SK Kepengurusan Partai Berkarya Digugat, Kubu Muchdi: Itu Hak Tommy Soeharto

Nasional
UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

UPDATE 28 September: Bertambah 3.856, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 206.870 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X