RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas Prioritas 2016

Kompas.com - 06/06/2016, 20:24 WIB
Anggota Komis VI DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAnggota Komis VI DPR Rieke Diah Pitaloka di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2016)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan 10 RUU ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2016.

RUU itu di antaranya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang disusun untuk menekan angka kejahatan seksual di masyarakat.

"RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki urgensi karena melihat kondisi dan perkembangan yang ada dibutuhkan undang-undang lex specialis terkait kekerasan seksual," kata anggota Badan Legislasi Rieke Diah Pitaloka, saat rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Rieke mengapresiasi upaya pemerintah yang mengeluarkan Perppu sebagai upaya perbaikan terhadap substansi UU Perlindungan Anak.


Namun, fakta lapangan menunjukkan kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak.

"Dengan demikian dibutuhkan suatu UU yang dapat mendefinisikan kekerasan seksual lebih luas, penanganan yang lebih konprehensif baik bagi korban, maupun pelaku, termasuk bagi keluarga," kata Politisi PDI-P ini.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah dapat memahami, sepakat dan mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas Prioritas  2016 dengan pemrakarsa adalah DPR RI.

"Memperhatikan surat DPR tersebut bahwa pengajuan RUU PKS dapat dipahami maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Saat ini pemerintah dengan DPR berupaya menyelesaikan beberapa prioritas prolegnas 2016. Pemerintah prinsipnya sepakat melakukan perubahan prolegnas 2016," kata Yasonna.

Berikut daftar 10 Rancangan Undang-Undang yang disepakati masuk dalam prolegnas prioritas 2016:

1. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (DPR Lintas Fraksi)
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (DPR Lintas Fraksi)
3. RUU tentang Perkelapasawitan (DPR Lintas Fraksi)
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Kom XI)
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Kom XI)
6. RUU tentang Bea Meterai (Pemerintah)
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Pemerintah) 
8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pemerintah)
9. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Pemerintah) 
10. RUU tentang Kepalangmerahan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X