Kompas.com - 06/06/2016, 15:56 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

KPU akan menguji materi terkait pasal yang dianggap merusak independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Gugatan akan didaftarkan setelah UU hasil revisi itu diberi nomor oleh pemerintah.

"Potensi judicial review sangat besar. Kami masih menunggu Undang-undang tersebut segera diberi nomer oleh pemerintah baru kami ajukan ke MK," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (6/6/2016).

KPU keberatan atas substansi Pasal 9 yang mengharuskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum dengar pendapat ketika menyusun peraturan KPU dan membuat pedoman teknis tahapan pemilihan. Keputusan dalam forum tersebut bersifat mengikat.

"Kami masih bawa ke rapat pleno, keputusan memang belum ada. Tapi potensi untuk judicial review sangat besar, terutama Pasal 9," ujar Hadar.

Saat ditanya apakah KPU akan mengajak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait uji materi tersebut, Hadar mengatakan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Bawaslu.

(baca: Ini Ketentuan Verifikasi KTP Dukungan untuk Calon Independen dalam UU Pilkada)

Namun, ia mengatakan, jika Bawaslu tidak menghendaki uji materi, maka hal tersebut tidak akan mengurungkan niat KPU untuk menguji pasal tersebut ke MK.

"Nanti kami bahas juga, kalau tidak mau juga nggak masalah. Kita kan bisa jalan sendiri-sendiri," kata Hadar.

Selain KPU, UU Pilkada yang baru juga mengatur soal kerja Bawaslu. Dalam Pasal 22B disebutkan, penyusunan dan penetapan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykirufin Hafidz mengatakan, KPU maupun Bawaslu memiliki kedudukan hukum untuk melakukan uji materi ke MK.

Menurut dia, peluang KPU dan Bawaslu untuk menang cukup besar. Pasalnya, aturan tersebut bakal memengaruhi kerja kedua lembaga independen tersebut.

Masykirufin mengatakan, KPU juga perlu mengajukan uji materi pasal lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu.

Contoh lain, aturan verifikasi faktual calon perseorangan yang hanya diberi waktu 14 hari untuk mengadakan sensus dan tiga hari untuk mendatangkan pendukung ke Panitia panitia pemungutan suara (PPS).

(baca: KPU Keberatan Masa Klarifikasi Pendukung Calon Perseorangan Hanya Tiga Hari)

Hal tersebut juga dinilai merusak independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu serta menutup celah demokrasi kepada pasangan calon perseorangan dan pemilih.

"Jangan sampai nyata-nyata telah mendukung lalu dikatakan hangus karena masalah teknis, yang seharusnya bisa diatur dalam PKPU," ujar dia.

"Jangan sampai (KPU dan Bawaslu) tidak independen dan hasilnya merugikan pemilih. Ini pasti celah untuk DPR melebarkan kepentingan politisnya," tambah dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

Nasional
Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Emirsyah Satar Diduga Bocorkan Rencana Pengadaan Pesawat Garuda ke Soetikno

Nasional
Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Kejagung Dalami Dugaan Korupsi Penyerobotan Lahan 37.095 Hektar PT Duta Palma Group

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Anggota DPR Sebut Pembahasan Legalisasi Ganja untuk Medis Harus Hati-hati

Nasional
Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Jokowi Dinilai Berpeluang Besar Akhiri Perang Ukraina-Rusia dan Tragedi Kemanusiaan

Nasional
Vaksin Merah Putih Unair Masuk Uji Klinis Fase 3

Vaksin Merah Putih Unair Masuk Uji Klinis Fase 3

Nasional
Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Duet Ganjar-Anies Dianggap Nasdem Bisa Mempersatukan, PDI-P: Yang Persatukan Bangsa Itu Ideologi

Nasional
Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Usulkan Duet Ganjar-Anies ke Jokowi, Ini Alasan Surya Paloh

Nasional
Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasdem Tunggu Respons Anies, Ganjar, dan Andika sebelum Tawarkan ke Parpol Lain

Nasional
Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Kejagung Pastikan Obyek Perkara Kasus Emirsyah Beda dari KPK

Nasional
Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Megawati: Siapa yang Korupsi, Pecat, Keluarkan dari PDI Perjuangan!

Nasional
Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Melihat Pengamanan Jokowi Jelang Kunjungan ke Ukraina Membawa Misi Damai

Nasional
Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Jaksa Agung Ungkap Peran Emirsyah Satar dalam Kasus Korupsi Pesawat Garuda Indonesia

Nasional
Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Susun Solusi untuk 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor yang Disita Satgas BLBI

Nasional
Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Jokowi Teken Perpres Nomor 95/2022, Tegaskan Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.