Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surabaya atau Blitar, Politisasi Terkait Kota Kelahiran Soekarno...

Kompas.com - 06/06/2016, 10:53 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik seputar kelahiran presiden pertama RI Soekarno tidak hanya terkait tanggal lahir. Kota tempat Soekarno lahir juga sempat menuai polemik yang bahkan melibatkan Presiden Joko Widodo.

Polemik itu terjadi saat Jokowi berpidato dalam peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2015 di Blitar, Jawa Timur. Dalam pidato itu, Jokowi menyebut Soekarno lahir di Blitar padahal proklamator kemerdekaan itu lahir di Surabaya.

Informasi mengenai Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno memang marak beredar di masa Orde Baru. (Baca juga: Jokowi Salah Sebut Tempat Lahir Bung Karno, Penulis Pidato Minta Maaf)

Dikutip dari dokumen Harian Kompas yang terbit 2 Juni 2015, sejarawan Peter Kasenda menuding Orde Baru sengaja mengaburkan sejarah Soekarno demi kepentingan politik.

"Bung Karno jelas lahir di Surabaya, sesuai dengan pengetahuan sejarah saya. Keterangan tempat lahir Bung Karno di Blitar dipublikasikan di zaman Orde Baru. Ini bentuk pengaburan sejarah yang berbau politik," tutur Peter Kasenda, dikutip dari Harian Kompas.

Dalam biografi yang ditulis Cindy Adams, Soekarno Penyambung Lidah Rakyat (cetakan pertama 1965), Soekarno juga menyebut Surabaya sebagai kota kelahirannya.

Peneliti lembaga Institut Soekarno, Peter A Rohi, menyatakan bahwa terjadi kesalahan dalam penerjemahan biografi yang ditulis oleh Cindy Adams itu, yang kemudian menyebut Soekarno lahir di Blitar.

"Buku itu diterjemahkan oleh tim penulis sejarah dari ABRI (TNI) dengan menyebutkan Bung Karno lahir di Blitar," kata Peter A Rohi. (Baca: Bagaimana Kondisi Rumah Kelahiran Soekarno?)

Selain itu, Peter juga menyebut semua biografi Soekarno yang terbit sebelum 1966 menulis Surabaya sebagai tempat kelahiran pria bernama lahir Koesno Sosrodihardjo itu.

Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said juga menyebut sangat sulit untuk meluruskan kesalahan sejarah pada masa Orde Baru itu. Apalagi, pengetahuan bahwa Soekarno lahir di Blitar juga masuk ke ranah pendidikan formal.

"Referensi itu meliputi buku-buku yang diterbitkan di ranah pendidikan formal hingga poster yang dijual bebas," kata Salim Said, dikutip dari Harian Kompas yang terbit 7 Juni 2015.

"Sangat sulit saat itu meluruskan, apalagi meneliti Soekarno. Selain karena sikap represif Orba, kita juga harus izin pemerintah," ujarnya.

Hingga saat ini belum diketahui alasan penyebutan Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno.

Surabaya sendiri dikenal sebagai salah satu "dapur revolusi kemerdekaan", karena pernah menjadi pusat pemikiran dan pergerakan kebangsaan sebelum Indonesia merdeka.

Soekarno pun sempat "berguru" kepada tokoh pergerakan nasional yang sering dianggap bapak bangsa, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, di rumah kos legendarisnya, di kawasan Paneleh, Surabaya.

Selain Soekarno, penghuni kos di rumah Tjokroaminoto antara lain tokoh Partai Komunis Indonesia, Musso, Semaoen, dan Darsono; juga tokoh Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo.

Selain itu, ada kemungkinan Orde Baru berusaha menjauhkan Soekarno dari kota sebagai pusat politik. Hal ini pun terlihat dari keputusan untuk memakamkan Soekarno di Blitar, dan bukan di Bogor seperti kemauan Soekarno.

Menurut Peter Kasenda, pemerintahan Orde Baru ingin menghilangkan pengaruh politik Bung Karno pasca dia meninggal.

Sebab, jika dimakamkan di Bogor yang berdekatan dengan Jakarta, akses untuk ziarah dan mencari pengetahuan tentang Bung Karno lebih mudah, yang berpotensi membangun kekuatan politik. Hal inilah yang dihindari pemerintahan Orde Baru.

"Ini juga pembelokan sejarah. Sebenarnya pemerintah Orde Baru bertujuan menjauhkan Bung Karno dari kekuasaan di Jakarta," ujarnya. (Baca juga: 6 Juni dan Polemik Tanggal Lahir Soekarno Putra Sang Fajar)

Pemerintah Kota Surabaya sendiri telah menyatakan bahwa sebuah rumah di kawasan Peneleh, Surabaya, sebagai tempat lahir Soekarno pada 6 Juni 2011.

Kemudian pada 2013, Pemkot Surabaya menjadikan rumah itu sebagai bangunan cagar budaya. Penetapan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 188.45/321/436.1.2/2013.

Sebuah Plakat di tempel rumah yang menjadi tempat kelahiran Soekarno

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com