Kompas.com - 06/06/2016, 07:23 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafid menilai Undang-Undang Pilkada belum mengatur secara jelas mengenai penataan waktu keserentakan Pilkada dengan Pemilu 2024.

Dalam UU Pilkada hasil revisi yang baru disahkan DPR, diatur bahwa penyelenggaraan pilkada serentak secara keseluruhan dipercepat, dari awalnya pada 2027 menjadi 2024.

Masykurudin menambahkan, akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 dan 2023 menjadi hal yang perlu dicermati. Keduanya merupakan hasil Pilkada 2017 dan 2018.

Dalam ketentuan UU Pilkada hasil revisi, untuk dua jenis masa jabatan tersebut, tak lagi akan dilaksanakan pemilihan untuk menuju pilkada serentak pada 2022 dan 2023.

Melainkan, akan ditunjuk pelaksana tugas/penjabat kepala daerah sampai dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024.

Dengan begitu, lanjut Masykurudin, nantinya akan ditunjuk 101 pejabat kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 171 pejabat kepala daerah untuk daerah yang masa jabatannya habis pada 2023.

"Artinya, pemerintah penting untuk menyiapkan sejumlah orang--yang tidak sedikit--untuk menjadi penjabat kepala daerah," tutur Masykurudin melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2016).

"Dengan jaminan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemenuhan pelayanan publik di daerah," kata dia.

Selain itu, Masykurudin menambahkan, penyelenggaraan Pilkada 2024 yang secara serentak secara nasional diselenggarakan pada tahun yang sama dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif perlu dikhawatirkan.

Dari aspek penyelenggara, penyelenggaraan pemilu borongan seperti itu dinilai akan memberi beban yang luar biasa bagi penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Ma'ruf Amin Sebut Pernikahan Beda Agama Bertentangan dengan Fatwa MUI

Nasional
Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Wapres Sebut Baru 11 Persen Daerah yang Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Mengenal Pasal tentang Larangan Ganja Medis di UU Narkotika yang Digugat ke MK

Nasional
Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Tim Peneliti Rekomendasikan Kapolri Bentuk Komisi Banding Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno

Nasional
KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

KPK Usut Kasus Suap Pengalokasian Anggaran Bantuan Keuangan Jawa Timur untuk Tulungagung

Nasional
Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, 'Ditinju' Boris Johnson

Akrabnya Jokowi dan Pemimpin Dunia di KTT G7: Dirangkul Biden, "Ditinju" Boris Johnson

Nasional
Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Danpaspampres Mayjen Budi Utomo Dapat Promosi Jadi Pangdam Mulawarman

Nasional
Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Sunny Tanuwidjaja Mundur karena Beda Jalan Politik, Grace Tegaskan PSI Tak Dukung Anies

Nasional
Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Tiga Ibu Kota Provinsi DOB Papua Ditetapkan: Nabire, Merauke, dan Jaya Wijaya

Nasional
KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Duga Ada Pihak yang Rintangi Penyidikan Kasus Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Menkominfo: Indonesia Peringkat Ketiga Negara dengan Platform Edukasi Digital Terbesar di Dunia

Nasional
Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Yenny Wahid Ungkap Lagi Sejarah Konflik PKB Gus Dur Vs Muhaimin

Nasional
Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Brigjen Wahyu Hidayat Dapat Promosi Jabatan Danpaspampres Gantikan Budi Utomo

Nasional
Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Beda Jalan Politik, Sunny Tanuwidjaja Mundur dari Dewan Pembina PSI

Nasional
Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas, Yandri Susanto Punya Kekayaan Rp 15,4 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.