Kompas.com - 06/06/2016, 06:16 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai ada sejumlah substansi penyelenggaraan Pilkada yang tak dibahas dan belum terakomodasi dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Misalnya, menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafid, terkait perbaikan syarat calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 7.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada para pembentuk UU terhadap perbaikan syarat calon kepala daerah adalah memberikan larangan kepada seorang yang berstatus tersangka untuk mencalonkan diri.

Jika mau dipersempit dan diberikan kekhususan, kata Masykur, maka larangan bisa disampaikan kepada orang yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Hal ini menjadi penting untuk menjaga standar tinggi integritas calon kepala daerah yang akan dipilih oleh masyarakat," ujar Masykurudin melalui keterangan tertulis, Senin (6/6/2016).

"Namun, ketentuan akhirnya tidak jadi disepakati oleh DPR dan Pemerintah," sambung dia.

Kedua, terkait syarat calon kepala daerah yang berstatus terpidana bebas bersyarat. Ketidakpastian aturan tersebut mengakibatkan penundaan pengelenggaraan Pilkada, salah satunya adalah Kota Manado.

Poin berikutnya adalah mengenai penataan waktu penyelenggaraan Pilkada. Dalam ketentuan UU Pilkada hasil revisi, diatur bahwa penyelenggaraan pilkada serentak secara keseluruhan dipercepat, dari awalnya tahun 2027, dipercepat menjadi tahun 2024.

Masykurudin menambahkan, terkait akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 dan 2023 perlu dicermati. Keduanya merupakan hasil Pilkada 2017 dan 2018.

Dalam ketentuan UU Pilkada hasil revisi, untuk dua jenis masa jabatan tersebut, tak lagi akan dilaksanakan pemilihan pada 2022 dan 2023.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Soal Keputusan Terkait Capres KIB, Waketum Golkar: Bisa Besok atau Pekan Depan

Nasional
Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Dari Merokok di Masjid hingga Berkerumun, Ini 6 Larangan Bagi Jemaah Haji

Nasional
Tiba di Lokasi KTT G-7,  Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Tiba di Lokasi KTT G-7, Jokowi Disambut Kanselir Jerman Olaf Scholz

Nasional
Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Emirsyah Satar dalam Pusaran 2 Kasus Korupsi di PT Garuda Indonesia

Nasional
Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Kejar Teknologi Tinggi, Prabowo Tekankan Pentingnya Kesiapan Pertahanan Teritorial

Nasional
Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Wapres Tinjau Gedung Sarinah, Harap UMKM Indonesia Mendunia

Nasional
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemendag Tahun 2016-2022

Nasional
Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Profil Emirsyah Satar, Eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Pesawat

Nasional
Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Sandal Jadi Barang Penting Jemaah Haji RI saat Cuaca Terik di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.