Kompas.com - 05/06/2016, 16:28 WIB
Sekjen PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di Gedung
Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).
Abba GabrillinSekjen PPP hasil Mukatamar Jakarta, Dimyati Natakusumah, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/1/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Keinginan politisi Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah untuk dapat dukungan partainya jika maju Pilkada Banten 2017 tidak mulus.

Dimyati sebelumnya telah menyatakan tidak masuk ke dalam struktur Fraksi PPP di DPR lantaran ingin fokus menghadapi kontestasi daerah tersebut.

Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi, Dimyati termasuk kader PPP potensial yang dapat diusung sebagai calon gubernur.

Namun, sejauh ini anggota Komisi I DPR itu belum mendaftarkan diri ke DPW PPP Banten apabila ingin dicalonkan. Selain itu, ada kader PPP lain yang juga ingin maju di Banten.

"Ada Mardiono. Dia seorang pengusaha di Banten. Tapi ada juga Pak Dim," kata Achmad di Asrama Haji, Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Selain sebagai pengusaha, Mardiono juga diketahui menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional DPP PPP. Keputusan penunjukkan Mardiono diambil saat Rapat Kerja DPP PPP di Asrama Haji pada 3-5 Mei 2016.

Achmad menegaskan, untuk dapat diusung menjadi calon gubernur atau wakil gubernur, maka Dimyati harus mendapat restu dari DPP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, pencalonan kepala daerah di tingkat provinsi termasuk pengambilan keputusan strategis yang menjadi ranah DPP.

"Untuk Banten, kami belum menentukan pilihan terhadap salah satu orang," kata dia.

Untuk diketahui, jumlah kursi di DPRD Banten sebanyak 85 kursi. Dari jumlah tersebut, PPP hanya memiliki delapan kursi di antaranya.

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung calon kepala daerah apabila mengantongi 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah di pemilu legislatif.

"Karena itu kita harus berkoalisi," kata Achmad.

Kompas TV SK Kepengurusan Sah, PPP Akan Islah?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.