Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Vivere Pericoloso

Kompas.com - 04/06/2016, 20:48 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Selain sebagai sub sistem Alutsista AU dan Pertahanan Udara, Halim juga merupakan “home-base” dari 4 skadron udara yang otomatis menjadi tempat latihan para penerbang dari pesawat-pesawat yang jumlahnya tidak sedikit itu.  

Itulah sebabnya maka sudah sejak lama penerbangan Angkatan Udara di Halim terganggu dengan keberadaan penerbangan sipil komersial di Halim.  

Upaya untuk mengatasi hal ini juga sudah lama dirintis untuk mencari solusi yang terbaik. Untuk sementara , di masa lalu sebagian besar operasi dan latihan penerbangan Angkatan Udara telah “diungsikan” ke beberapa tempat, antara lain ke Bandung, Kalijati dan Lampung.  

Dalam perkembangannya, Bandung, Kalijati dan Lampung telah berkembang pesat maka “pengungsian” latihan terbang sudah sangat sulit untuk dilakukan.  

Sampai di sini, kita belum membahas lebih jauh tentang Halim yang juga harus berperan sebagai “crisis center” bila terjadi bencana alam nasional (seperti Tsunami) dan juga saat terjadi pembajakan pesawat seperti ketika kejadian “Woyla” di waktu lalu.

Begitu juga tentang keberadaan Markas Besar Komando Pertahanan Udara Nasional, Markas Besar Komando Operasi AU 1 dan Komando Pendidikan Angkatan Udara serta Komando sektor pertahanan udara ibukota di Halim.

Demikianlah, sudah sejak cukup lama pula sebenarnya, AU mengupayakan mencari pihak ketiga (swasta) yang dapat bekerjasama untuk berinvestasi dengan solusi yang win win, antara lain dengan mengembangkan infrastruktur penerbangan di Halim agar latihan para penerbangnya dapat sedikit lebih leluasa.  

Usaha-usaha ini tidak membawa hasil, karena ternyata Undang-undang tidak memberikan peluang keberadaan pihak swasta dalam mengelola sebuah bandara penyelenggara penerbangan sipil komersial.  

Barulah di tahun 2009, yaitu sejak disahkannya Undang-undang Penerbangan no 1 tahun 2009 , pihak ketiga (swasta) dapat turut serta mengelola penerbangan di sebuah Bandara.  

Tentu saja masih terdapat banyak lagi persyaratan tertentu lainnya yang harus dipenuhi terlebih dahulu dari pihak swasta untuk dapat memperoleh pendelegasian sebagai otoritas penerbangan yang antara lain berupa setifikat dan lisensi tertentu sesuai peraturan keselamatan penerbangan internasional.  

Sampai saat ini di Indonesia belum ada pihak ketiga (swasta) yang sudah mengantongi hak pengelolaan bandara untuk penerbangan sipil komersial.  

Saat ini baru Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 yang memiliki sertifikat, ijin dan lisensi untuk memperoleh pendelegasian wewenang sebagai pengelola Bandara untuk penerbangan sipil komersial.  

Yang menjadi tanda tanya besar adalah mengapa belakangan ini, sejak tahun 2014 dan lebih-lebih sejak terjadinya tabrakan pesawat tanggal 4 April 2016 lalu, justru terjadi penambahan rute penerbangan sipil komersial yang begitu masif di Halim.

Google Maps Layout bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Menurut sumber yang layak dipercaya , kini Halim sudah melayani lebih dari 300 penerbangan sipil komersial berjadwal dalam sehari, termasuk penerbangan charter dan penerbangan khusus tidak berjadwal. 

Bahkan pada jam tertentu sudah mencapai angka 25 hingga 30 take off landing dalam satu jamnya. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com