Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyatakan Penyesalan kepada Korban Peristiwa 1965 Dinilai Hanya Timbulkan Polemik Baru

Kompas.com - 04/06/2016, 17:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agum Gumelar, menilai bahwa tidak perlu ada pernyataan penyesalan, yang disampaikan pemerintah kepada keluarga korban peristiwa 1965.

Sebelumnya, Pada Simposium Tragedi 1965, Komnas HAM mengusulkan adanya pernyataan penyesalan yang disampaikan negara kepada korban, bukan kepada partai, organisasi, atau pelaku pemberontakan.

(Baca: Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965)

Menurut Agum, jika pernyataan itu disampaikan, maka dapat menimbulkan polemik baru.

"Enggak perlu itu," ujar Agum usai menyambangi Rumah duka Sabam Siagian di Jalan Anggur Barat II/2, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2016).

"Nanti ada pihak yang tidak puas terhadap pernyataan ini," lanjut Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) itu.

Terkait usulan rekonsiliasi yang mempertemukan kedua belah pihak, Agum mengatakan bahwa hal itu secara alami sudah terlaksana.

"Sekarang sudah tidak ada lagi eks-eks komunis dilarang berkegiatan. Katakanlah anak-anak komunis, cucu komunis sekarang sudah bisa, haknya sudah sama dengan masyarakat semua rata-rata. Hak politik, hak apa segala macam," tutur dia. 

"Jadi, rekonsiliasi sudah berjalan secara alami. Menurut saya enggak usah lagi dipermasalahkan," kata Agum.

(Baca juga: Komnas HAM Bantah Simposium 1965 Bangkitkan Komunisme)

Ia menambahkan, sebaiknya saat ini masyarakat bersama-sama menata hidup yang lebih baik dan membangun bangsa. Jangan ada lagi benih-benih konflik yang ditanamkan kepada generasi muda.

"Sudah ini kita keluarga besar, mereka adalah anak bangsa yang cinta kepada bangsanya dan kita pun begitu. Sudah sekarang melihat jauh ke depan masa depan bangsa. Jangan mewariskan benih-benih konflik kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting," ujar Agum.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com