Kompas.com - 04/06/2016, 17:49 WIB
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Agum Gumelar, menilai bahwa tidak perlu ada pernyataan penyesalan, yang disampaikan pemerintah kepada keluarga korban peristiwa 1965.

Sebelumnya, Pada Simposium Tragedi 1965, Komnas HAM mengusulkan adanya pernyataan penyesalan yang disampaikan negara kepada korban, bukan kepada partai, organisasi, atau pelaku pemberontakan.

(Baca: Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965)

Menurut Agum, jika pernyataan itu disampaikan, maka dapat menimbulkan polemik baru.

"Enggak perlu itu," ujar Agum usai menyambangi Rumah duka Sabam Siagian di Jalan Anggur Barat II/2, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2016).

"Nanti ada pihak yang tidak puas terhadap pernyataan ini," lanjut Ketua umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) itu.

Terkait usulan rekonsiliasi yang mempertemukan kedua belah pihak, Agum mengatakan bahwa hal itu secara alami sudah terlaksana.

"Sekarang sudah tidak ada lagi eks-eks komunis dilarang berkegiatan. Katakanlah anak-anak komunis, cucu komunis sekarang sudah bisa, haknya sudah sama dengan masyarakat semua rata-rata. Hak politik, hak apa segala macam," tutur dia. 

"Jadi, rekonsiliasi sudah berjalan secara alami. Menurut saya enggak usah lagi dipermasalahkan," kata Agum.

(Baca juga: Komnas HAM Bantah Simposium 1965 Bangkitkan Komunisme)

Ia menambahkan, sebaiknya saat ini masyarakat bersama-sama menata hidup yang lebih baik dan membangun bangsa. Jangan ada lagi benih-benih konflik yang ditanamkan kepada generasi muda.

"Sudah ini kita keluarga besar, mereka adalah anak bangsa yang cinta kepada bangsanya dan kita pun begitu. Sudah sekarang melihat jauh ke depan masa depan bangsa. Jangan mewariskan benih-benih konflik kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting," ujar Agum.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal 'Team Work'

Prabowo Kembali Puji Jokowi, Kali Ini Soal "Team Work"

Nasional
Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Selain di Jambi, Densus 88 Juga Tangkap 3 Terduga Teroris di Jakarta dan Sumsel

Nasional
JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

JPPR Nilai Antusiasme Publik Bentuk Partai Belum Diimbangi Keseriusan Bangun Jaringan

Nasional
UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

UPDATE 16 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,68 Persen, Ketiga 25,10 Persen

Nasional
Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Diretas “Indian Cyber Mafia”, Situs Web Kostrad Kini dalam Perbaikan

Nasional
Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.