Hukuman OC Kaligis Diperberat Jadi Tujuh Tahun Penjara

Kompas.com - 03/06/2016, 15:36 WIB
Advokat senior, OC Kaligis usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (17/12/2015). OC divonis pidana penjara 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan terkait kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan. TRIBUNNEWS / HERUDINAdvokat senior, OC Kaligis usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, dengan agenda pembacaan putusan, Kamis (17/12/2015). OC divonis pidana penjara 5 tahun 6 bulan dengan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan terkait kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah masa hukuman Otto Cornelis Kaligis menjadi tujuh tahun. Sebelumnya, pengacara kondang ini divonis 5,5 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Diperberat untuk pidana penjaranya saja, dari tingkat pertama dijatuhkan 5,5 tahun kemudian di tingkat banding menjatuhkan pidana tujuh tahun," ujar petugas Humas PT DKI Jakarta Heru Pramono saat dihubungi, Jumat (3/6/2016).

Pemberatan hukuman terhadap Kaligis lantaran keberatan jaksa penuntut umum mengenai vonis Kaligis dikabulkan oleh PT DKI Jakarta.

Selain diperberat hukumannya, majelis memutuskan denda yang harus dibayarkan Kaligis sama dengan vonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Rp 300 juta. Putusan ini dilakukan pada 19 April 2016 dan berkas putusannya sudah diserahkan ke pengadilan tingkat pertama.

(Baca: Tak Merasa Bersalah, OC Kaligis Akan Kejar Keadilan sampai ke Ujung Dunia)

Dihubungi terpisah, pengacara Kaligis, Alamsyah Hanafiah, mengaku belum menerima putusan resmi dari Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Saya dengar infonya, tetapi belum menerima putusan resmi. Saya baru bisa tanggapi kalau sudah terima," kata Alamsyah.

Kaligis terbukti menyuap tiga hakim dan satu panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, Sumatera Utara, sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.

Otto menyuap hakim dan panitera PTUN Medan untuk mengabulkan gugatan atas surat penyelidikan dan surat panggilan permintaan keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

(Baca: OC Kaligis Divonis 5,5 Tahun Penjara)

Ketika itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tengah mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Uang tersebut didapat Kaligis dari istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Evy Susanti, yang ingin suaminya "aman" dari penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Diketahui, Evy memberikan uang sebesar 30.000 dollar AS kepada Kaligis untuk diserahkan kepada hakim dan panitera PTUN Medan.

Atas perbuatannya, Kaligis dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kompas TV OC Kaligis Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara

Jmu

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Bertemu Mahfud MD, Dubes Jepang Ingin Perkuat Kerja Sama Keamanan Laut hingga Antiteror

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden, Demokrat: Cukup 2 Periode

Nasional
Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Menkes Sebut Tagihan Pelayanan Jantung BPJS Kesehatan Tembus Rp 10,5 T

Nasional
Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Menag Tak Mau Buru-buru Bubarkan Pesantren yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Jokowi Tunjuk Staf Khusus, PKS Sebut Nuansa Bagi-bagi Kursi Masih Terlihat

Nasional
Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Kasus Dugaan Suap Eks Dirkeu AP II, KPK Panggil Direktur Bisnis PT INTI

Nasional
Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Mardani: Tanpa Tupoksi yang Jelas, Staf Khusus Presiden Berpotensi Tumpang Tindih

Nasional
Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Upayakan Kembalikan Aset First Travel ke Korban, Kejagung Tunggu Putusan Gugatan Perdata

Nasional
Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Evaluasi Masa Jabatan Presiden di Mata Parpol...

Nasional
Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Kementerian Agama Siapkan Program Sertifikasi Dai

Nasional
LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

LGBT Dilarang Daftar CPNS Kejagung, Ini Alasannya

Nasional
Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Menteri Agama Luncurkan Pospenas Ke-8, Kompetisi Olahraga dan Seni Antarpesantren

Nasional
Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di Tengah Rencana Amendemen UUD 1945

Nasional
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Akan Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Nasional
Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Kemenlu Pastikan 3 Korban dalam Video Penyanderaan Abu Sayyaf WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X