Kompas.com - 02/06/2016, 20:43 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon mengatakan pemerintah harus mendengar rekomendasi dari simposium anti-PKI yang diselenggarakan oleh para purnawirawan dan sejumlah ormasdi Balai Kartini pada 1-2 Juni 2016.

Dia menambahkan, sembilan rekomendasi yang dihasilkan dari simposium tersebut merupakan bentuk suara masyarakat yang resah akan hadirnya kembali komunisme di Indonesia.

"Saya kira rekomendasi sangat rasional dan berdasarkan fakta sejarah jadi saya kira intinya rekomendasi harus didengar pemerintah. Ini masukan dari bawah dan didasarkan sejarah," ujar Fadli saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

(Baca: Menhan: Rekonsiliasi dengan Siapa, PKI? Orangnya Sudah pada Mati Kok)

Dia pun mengatakan jika semangat pemerintah memang menginginkan adanya rekonsiliasi, seharusnya tak boleh ada pemisahan dalam definisi pelanggaran HAM di masa lalu.

"Yang menjadi korban HAM itu siapa, korban HAM kok dipilih-pilih, harusnya korban HAM itu seluruhnya dari tahun 1948, kenapa harus dari tahun 1965 pertanyaannya. padi Pemerintah ngawurlah di simposium Aryaduta itu, tidak berdasarkan sejarah, tidak punya konsep yg jelas," tutur Fadli.

Simposium "Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" pun resmi selesai. Simposium tersebut menghasilkan sembilan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah.

(Baca: Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti PKI)

Sembilan rekomendasi simposium tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) pusat, Indra Bambang Utoyo di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Salah satu isinya adalah meminta PKI dan pemerintah minta maaf kepada keluarga korban pembantaian PKI tahun 1948. Simposium juga meminta PKI dibubarkan.

Kompas TV Pemerintah Bahas Sejarah G20S

Rekomendasi tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah untuk menjadi pelengkap dari rekomendasi di Simposium Aryaduta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap 2 Strategi Pemanfaatan APBN 2023, Penguatan SDM hingga Konsolidasi Fiskal

Jokowi Ungkap 2 Strategi Pemanfaatan APBN 2023, Penguatan SDM hingga Konsolidasi Fiskal

Nasional
Jokowi: Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Rp 479,1 Triliun, Untuk Bantu Masyarakat Miskin

Jokowi: Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Rp 479,1 Triliun, Untuk Bantu Masyarakat Miskin

Nasional
Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Sebesar Rp 608,3 Triliun

Jokowi: Anggaran Pendidikan 2023 Direncanakan Sebesar Rp 608,3 Triliun

Nasional
Jokowi: Belanja Negara 2023 Direncanakan Sebesar Rp 3.041,7 Triliun

Jokowi: Belanja Negara 2023 Direncanakan Sebesar Rp 3.041,7 Triliun

Nasional
Kemendikbud: 20 Tahun Terakhir, Kurikulum Sekolah Fokus pada Materi Saja

Kemendikbud: 20 Tahun Terakhir, Kurikulum Sekolah Fokus pada Materi Saja

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Tidak Boleh Membuat Kita Pesimistis

Jokowi: Ketidakpastian Global Tidak Boleh Membuat Kita Pesimistis

Nasional
Jokowi: Arsitektur APBN 2023 Harus Redam Keraguan dan Bangkitkan Optimisme

Jokowi: Arsitektur APBN 2023 Harus Redam Keraguan dan Bangkitkan Optimisme

Nasional
Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Ketika Jokowi Diserbu Anggota DPR untuk Swafoto Usai Sidang Tahunan MPR...

Nasional
Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Spesifikasi Kapal Bantu Rumah Sakit KRI dr Radjiman Milik TNI AL

Nasional
Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Puan Sebut Masyarakat Sudah Lebih Dewasa Hadapi Perbedaan Politik

Nasional
KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

KPU Minta Bawaslu Kirim Surat Resmi Terkait Kendala Pengaksesan Sipol

Nasional
Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan 'Ojo Kesusu'

Ditanya Kapan Penetapan Capres-Cawapres Koalisi Gerindra-PKB, Prabowo: Tadi Ada Pesan "Ojo Kesusu"

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Jokowi-Ma'ruf Kenakan Jas Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait RUU APBN

Nasional
Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Geledah Kantor-Rumah Bupati Pemalang, KPK Amankan Dokumen dan Uang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.