Banding Ditolak, Suryadharma Ali Tak Akan Ajukan Kasasi

Kompas.com - 02/06/2016, 20:25 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji Suryadharma Ali mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut. TRIBUN NEWS / HERUDINTerdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji Suryadharma Ali mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2015). Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dari Kementerian Agama dalam persidangan tersebut.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali tidak akan mengajukan upaya hukum lain terhadap keputusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI menolak permohonan banding Suryadharma atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak SDA (Suryadharma) dan menyatakan dia tidak akan lakukan upaya lain. Kenapa, karena itu tadi, kecewa takutnya terjadi kembali berulang saat kita ajukan kasasi," ujar Johnson Pandjaitan, pengacara Suryadharma saat dihubungi, Kamis (2/6/2016).

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Suryadharma Ali. Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman bagi Suryadharma.

Juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Heru Pramono mengatakan, Majelis Hakim justru menambah hukuman bagi Suryadharma menjadi 10 tahun penjara.

(Baca: PT DKI Perberat Vonis Suryadharma Jadi 10 Tahun Penjara)

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuk Suryadharma.

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga memperberat hukuman bagi Suryadharma, dengan mencabut hak dia untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara. Johnson mengaku kecewa dengan putusan tersebut.

Menurut dia, dalam memutus perkara, hakim tidak mencermati dan mempertimangkan pendapat Suryadharma.

"Para hakim kita dalam mengadili perkara korupsi serasa hebat memberikan hukuman berat. Padahal, seharusnya mendasarkan atas bukti pada perkara dan menjunjung keadilan," kata Johnson.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X