Panglima TNI: Pemerintah Tak Akan Minta Maaf soal Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pemerintah tak akan meminta maaf atas peristiwa pembantaian 1965 sebagaimana isu yang beredar saat pelaksanaan Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta beberapa waktu lalu.

"Pemerintah tidak akan minta maaf, enggak ada itu, tidak pernah ada pernyataan itu dari Presiden Joko Widodo," ujar Gatot saat diwawancarai di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Dia menambahkan, pemerintah pastinya akan mempertimbangkan rekomendasi dari kedua pihak yang mengadakan simposium.

"Kalau untuk permintaan maaf sama sekali tidak. Kalau ada yang bilang gitu, itu pengkhianat pemerintah namanya," kata Gatot.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan negara akan meminta maaf terkait kasus tragedi 1965.

(Baca: Luhut: Negara Akan Minta Maaf jika Kuburan Massal Korban 1965 Bisa Diidentifikasi)

Luhut menjelaskan, peluang negara meminta maaf akan selalu terbuka apabila ada pengungkapan fakta-fakta yang menyebutkan terjadinya pembunuhan massal pasca-peristiwa G-30-S 1965. Fakta-fakta itu, misalnya, ialah dengan menunjukkan data mengenai kuburan massal yang ada di seluruh Indonesia.

"Jangan salah persepsi. Kami sedang mencari fakta dari simposium nasional kemarin. Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf. Negara akan minta maaf kalau ada kuburan massal yang bisa diidentifikasi dengan jelas," ujar Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).