Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Kivlan Zen, Wahyu Setiaji Anak Tokoh PKI Njoto

Kompas.com - 02/06/2016, 15:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zen tak mau memberikan penjelasan lebih jauh tentang sosok Wahyu Setiaji yang disebutnya memimpin kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketika ditanya siapa Wahyu Setiaji, Kivlan menjawab singkat, "Anaknya Nyoto (Lukman Njoto, (Wakil Ketua CC PKI)," kata dia saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)

Menurut dia, Wahyu memiliki pengaruh kuat untuk menarik orang karena tak lepas dari pengaruh ayahnya. 

"Kami rahasiakan dulu, nanti tahu-tahu dia melarikan diri," ujar dia.

(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Telah Bangkit sejak 2010)

Kivlan menyebutkan, PKI baru tersebut sesungguhnya telah bangkit sejak 2010. Namun, kemunculannya masih menunggu saat yang tepat, yaitu saat pemerintah meminta maaf.

Mereka juga disebut melakukan perencanaan dan penyimpanan senjatanya dengan rapi serta memperkuat basis organisasi sebelum bangkit kembali.

Salah satu indikasi kebangkitan mereka, kata Kivlan, adalah sudah tersusunnya kepengurusan dari tingkat pusat hingga daerah.

(Baca: Kepada Muhammadiyah, Jokowi Bantah Akan Minta Maaf Terkait Masalah PKI)

"Tinggal ada kesempatan, pemerintah minta maaf langsung dia muncul. 'Kami enggak salah'. Pasang plang di seluruh Indonesia," kata dia.

Menurut dia, tak menutup kemungkinan kantor Partai Komunis Indonesia (PKI) akan diaktifkan kembali. Kantor itu terletak di Jalan Kramat Raya, bersebelahan dengan Hotel Acacia atau berseberangan dengan Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Ya mungkin (dihidupkan kembali). Kalau mereka sudah bangkit, mereka buat di situ," kata Kivlan.

"Di situ tertulis milik PT apa. Berarti akan dibangun. Orang itu kantor PKI belum pernah dijual. Itu mestinya disita oleh negara," kata dia. 

Kivlan sebelumnya mengatakan, Partai Komunis Indonesia sudah kembali bangkit. Bahkan, menurut Kivlan, PKI telah membentuk struktur partai, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ia juga menyebutkan bahwa sejak dua minggu lalu, mereka telah menyiapkan hingga 15 juta pendukung.

Kompas TV Massa Tolak Simposium Nasional Digelar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com