Kompas.com - 02/06/2016, 13:15 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan UU Pilkada tersebut dilakukan dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016).

"Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin sidang.

"Setuju...," jawab para anggota DPR yang hadir.

Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, di dalam pengambilan keputusan tingkat pertama, semua fraksi dan pemerintah telah menyatakan setuju bahwa RUU ini dibawa ke dalam pembahasan tingkat dua.

Meski demikian, masih ada beberapa catatan yang disampaikan, terutama tentang persoalan syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Pada dasarnya, semua fraksi dengan argumen hukumnya menginginkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mengundurkan diri. Namun, dalam proses pembahasan maraton, hanya dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, yang masih memberi catatan mengenai syarat dukungan ini," ujar Rambe.

Untuk syarat dukungan pasangan calon, empat fraksi memberikan catatannya, yaitu Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X