JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tak memedulikan pihak-pihak yang menganggapnya pantas dicopot dari kursi menteri karena berseberangan dengan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian peristiwa HAM pada masa lalu.
Salah satunya ialah mengenai rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.
Menurut dia, pembongkaran kuburan massal dengan alasan mengungkap kebenaran tak perlu dilakukan.
"Biarkan saja kuburan, mereka telah beristirahat dengan tenang. Biarkan tenang. Sudahlah, kita membangun ke depan, jangan lihat ke belakang terus," kata Ryamizard dalam acara Simposium Nasional Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (2/6/2015).
(Baca: Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji)
"(Saya) diberhentikan, segala macam," kata dia.
Ryamizard berpendapat, peristiwa masa lalu tak perlu lagi diungkit, cukup dengan saling memaafkan kesalahan.
Ia mencontohkan kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama beberapa waktu lalu ke Hiroshima, Jepang.
Dalam kunjungan tersebut, Obama tak meminta maaf kepada warga Hiroshima sekalipun Amerika pernah mengebom wilayah tersebut.
(Baca: Polri: Kami Tak Bisa Segamblang Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit Lagi)
"Jadi, masalah rekonsiliasi, rekonsiliasi dengan siapa? PKI? Orangnya sudah pada mati, kok. Enggak usahlah," kata Ryamizard.
Adapun mengenai isu kebangkitan PKI, kata dia, negara tak main-main dalam menghadapinya.
(Baca: Sebut PKI Bangkit, Kivlan Dianggap "Ngarang" Cerita)
Penyebaran PKI, kata dia, dilarang sesuai dengan ketentuan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia serta Pasal 107 a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
"Artinya, jangan membangkitkan masa lalu. Saya mengingatkan," ujar Ryamizard.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
